Bupati Soppeng, A Soetomo, Kamis (22/7), secara resmi menutup Diklat Prajabatan Golongan II dan III Reguler dan eks honorer Tahun 2010 kerja sama Pemkab Soppeng dengan PKP2A LAN Makassar di Gedung Pertemuan Masyarakat Soppeng.
Penutupan diklat ditandai dengan penanggalan tanda peserta oleh bupati dan menyerahakan sertifikat kepada peserta berprestasi.
Kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN Makassar diwakili Kepala Bidang Diklat Aparatur, Dr M Idris, mengatakan, diklat prajabatan wajib hukumnya diikuti setiap CPNS untuk jadi PNS.
Pasalnya, diklat prajabatan adalah salah satu syarat untuk diangkat jadi PNS. Ia juga mengharapkan agar ilmu yang diperoleh selama mengikuti diklat diaplikasikan dalam menjalankan tugas selaku PNS.
Kepala BKD Soppeng melaporkan, diklat diikuti 445 peserta dengan rincian golongan II 311 CPNS lingkup Pemkab Soppeng dan golongan III sebanyak 134 orang.
Peserta diklat dari luar Soppeng sebanyak 13 orang dengan rincian Pemkab Luwu 1 orang, Pemprov Sulsel (1), Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (1), dan Depag Soppeng (10).
Dari 445 peserta diklat, 444 CPNS lulus. Hanya satu yang tidak lulus, karena tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian diklat.
sumber : tribun-timur.com
Sabtu, 24 Juli 2010
Seorang PNS Terancam Dipecat
Inspektorat Soppeng telah menangani sedikitnya 20 kasus. Laporan itu merupakan pengaduan mulai Januari hingga Juli ini.
Kepala Inspektorat Soppeng, Andi Pawelloi Mappejanci di ruang kerjanya, Kamis 22 Juli mengatakan, laporan yang masuk didominasi aduan perceraian pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Soppeng. Selebihnya terkait pelanggaran dan kedisiplinan pegawai.
"Sejak Januari lalu, inspektoran menerima aduan perceraian PNS, sedikitnya 10 kasus. Selebihnya terkait kedisiplinan dan pelanggaran pegawai," ujarnya.
Sekretaris Inspektoran Soppeng, Hj Gusnaeni menambahkan, laporan itu sebagian sudah ditindaklanjuti. Bahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya telah dilaporkan ke tim tindak lanjuti.
"Inspektorat hanya menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Hasilnya dilaporkan ke tim tindak lanjut. Sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi PNS," ungkapnya.
Tahun lalu, inspektorat menerima sedikitnya 35 pengaduan. Inspektorat berharap pegawai tidak mengabaikan aturan PNS yang berlaku.
Dari hasil pemeriksaan, ada PNS yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat. Bahkan seorang di antaranya terancam kena sanksi pemecatan. "Pegawai dimaksud terlibat kasus penyalahgunaan narkoba," tandasnya.
sumber : fajar.co.id
Kepala Inspektorat Soppeng, Andi Pawelloi Mappejanci di ruang kerjanya, Kamis 22 Juli mengatakan, laporan yang masuk didominasi aduan perceraian pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Soppeng. Selebihnya terkait pelanggaran dan kedisiplinan pegawai.
"Sejak Januari lalu, inspektoran menerima aduan perceraian PNS, sedikitnya 10 kasus. Selebihnya terkait kedisiplinan dan pelanggaran pegawai," ujarnya.
Sekretaris Inspektoran Soppeng, Hj Gusnaeni menambahkan, laporan itu sebagian sudah ditindaklanjuti. Bahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya telah dilaporkan ke tim tindak lanjuti.
"Inspektorat hanya menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Hasilnya dilaporkan ke tim tindak lanjut. Sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi PNS," ungkapnya.
Tahun lalu, inspektorat menerima sedikitnya 35 pengaduan. Inspektorat berharap pegawai tidak mengabaikan aturan PNS yang berlaku.
Dari hasil pemeriksaan, ada PNS yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat. Bahkan seorang di antaranya terancam kena sanksi pemecatan. "Pegawai dimaksud terlibat kasus penyalahgunaan narkoba," tandasnya.
sumber : fajar.co.id
Kamis, 22 Juli 2010
Dua Tersangka Perusuh Buron
Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Soppeng menetapkan dua dari 16 tersangka kasus kerusuhan pascapemungutan suara Pilkada Soppeng 2010,masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau berstatus buron.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Soppeng Ajun Komisaris Polisi (AKP) Zainuddin mengungkapkan, dua tersangka yang masuk DPO itu diduga sebagai pembuat bom molotov dan penggerak massa saat perusakan Kantor KPU Soppeng serta pembakaran dua Kantor Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo terjadi beberapa waktu lalu. “Keduanya dalam proses pencarian. Kami telah mengerahkan anggota ke Makassar karena satu di antaranya berinisial H, 26, selaku pembuat bom molotov,merupakan warga Makassar.Sementara S, 44, hingga kini belum diketahui keberadaannya,” ungkap Kasat Reskrim kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya kemarin. Penetapan status DPO kepada S tersebut terhitung sejak tersangka lainnya ditahan Jumat pekan lalu.
Sementara H, baru dinyatakan sebagai DPO pada awal pekan ini,Senin (19/7).“Jadi,terhitung sejak ditahan di Mapolda,”tegasnya. Dia menjelaskan,14 dari 16 tersangka kini diamankan di Mapolda Sulselbar di Makassar. Ke-16 tersangka itu termasuk kasus perusakan di Kantor Camat Lalabata dan Marioriwawo. Sementara untuk Kantor KPU,tidak terjadi perusakan, tapi pembakaran. “Saat kejadian, setelah di Kantor Camat Lalabata, massa langsung melakukan pembakaran di Kantor KPU sehingga tersangkanya sama,” jelasnya. Polres Soppeng menetapkan sembilan tersangka pada kasus perusakan dan pembakaran di Kantor Camat Lalabata. Sementara pelaku perusakan dan pembakaran Kantor Camat Marioriwawo sebanyak tujuh orang.
“Pelaku perusakan di Lalabata sebanyak dua orang dari sembilan tersangka, sementara untuk Kantor Camat Marioriwawo sebanyak lima orang,dan untuk keseluruhan terlibat dalam pembakaran dan perusakan,”tandas Kasat Reskrim Polres Soppeng ini. Dia menambahkan, pihaknya menargetkan pengusutan para pelaku tersebut secepatnya dirampungkan agar ada titik terang dalam masalah ini.Namun, persoalannya saat ini masih ada yang tidak sadar hukum,dengan tidak menyerahkan diri ke Polisi. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah mengerahkan anggotanya untuk melakukan pencarian para pelaku.Dia juga meyakini, jumlah tersangka tersebut akan bertambah karena kasusnya masih akan dikembangkan.
“Kami imbau agar pelaku menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,”tandas Zainuddin. Sementara itu,Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Soppeng Hasse Tanse mengatakan, pihaknya akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. “Kami akan tetap mengawal kasus ini karena kami menjunjung asas praduga tak bersalah. Di sini tidak ada unsur politik, tapi semata-mata untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selaku lembaga bantuan hukum,” pungkasnya.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Soppeng Ajun Komisaris Polisi (AKP) Zainuddin mengungkapkan, dua tersangka yang masuk DPO itu diduga sebagai pembuat bom molotov dan penggerak massa saat perusakan Kantor KPU Soppeng serta pembakaran dua Kantor Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo terjadi beberapa waktu lalu. “Keduanya dalam proses pencarian. Kami telah mengerahkan anggota ke Makassar karena satu di antaranya berinisial H, 26, selaku pembuat bom molotov,merupakan warga Makassar.Sementara S, 44, hingga kini belum diketahui keberadaannya,” ungkap Kasat Reskrim kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya kemarin. Penetapan status DPO kepada S tersebut terhitung sejak tersangka lainnya ditahan Jumat pekan lalu.
Sementara H, baru dinyatakan sebagai DPO pada awal pekan ini,Senin (19/7).“Jadi,terhitung sejak ditahan di Mapolda,”tegasnya. Dia menjelaskan,14 dari 16 tersangka kini diamankan di Mapolda Sulselbar di Makassar. Ke-16 tersangka itu termasuk kasus perusakan di Kantor Camat Lalabata dan Marioriwawo. Sementara untuk Kantor KPU,tidak terjadi perusakan, tapi pembakaran. “Saat kejadian, setelah di Kantor Camat Lalabata, massa langsung melakukan pembakaran di Kantor KPU sehingga tersangkanya sama,” jelasnya. Polres Soppeng menetapkan sembilan tersangka pada kasus perusakan dan pembakaran di Kantor Camat Lalabata. Sementara pelaku perusakan dan pembakaran Kantor Camat Marioriwawo sebanyak tujuh orang.
“Pelaku perusakan di Lalabata sebanyak dua orang dari sembilan tersangka, sementara untuk Kantor Camat Marioriwawo sebanyak lima orang,dan untuk keseluruhan terlibat dalam pembakaran dan perusakan,”tandas Kasat Reskrim Polres Soppeng ini. Dia menambahkan, pihaknya menargetkan pengusutan para pelaku tersebut secepatnya dirampungkan agar ada titik terang dalam masalah ini.Namun, persoalannya saat ini masih ada yang tidak sadar hukum,dengan tidak menyerahkan diri ke Polisi. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah mengerahkan anggotanya untuk melakukan pencarian para pelaku.Dia juga meyakini, jumlah tersangka tersebut akan bertambah karena kasusnya masih akan dikembangkan.
“Kami imbau agar pelaku menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,”tandas Zainuddin. Sementara itu,Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Soppeng Hasse Tanse mengatakan, pihaknya akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. “Kami akan tetap mengawal kasus ini karena kami menjunjung asas praduga tak bersalah. Di sini tidak ada unsur politik, tapi semata-mata untuk memberikan bantuan kepada masyarakat selaku lembaga bantuan hukum,” pungkasnya.
sumber : seputarindonesia.com
Jepang Bantu 10 Ekor Sapi untuk Petani Soppeng
KELOMPOK Tani Terpadu Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng menerima bantuan ternak sapi sebanyak 10 ekor dari Asosiasi Persahabatan IWATE Indonesia dengan pemerintah Jepang, tahun 2010 ini.
Kelompok tani terpadu juga menerima bantuan alat pertanian berupa satu unit traktor tangan, dua mesin pemotong rumput, satu unit perontok padi ( ross), lima unit gerobak serta biaya pemeliharaan.
Acara penyerahaa bantuan dilakukan, Rabu (21/7), di kediaman salah satu tokoh masyarakat Desa Tottong, yang diserahkan oleh Ryoji Tamakuma, perwakilan IWATE, kepada Bupati Soppeng A Soetomo. Selanjutnya bupati serahkan kepada perwakilan kelompok tani.
Ryjoji Tamakuma mengatakan, bantuan ini bersumber dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Jepang yang dikelola oleh IWATE.
Kelompok tani terpadu juga menerima bantuan alat pertanian berupa satu unit traktor tangan, dua mesin pemotong rumput, satu unit perontok padi ( ross), lima unit gerobak serta biaya pemeliharaan.
Acara penyerahaa bantuan dilakukan, Rabu (21/7), di kediaman salah satu tokoh masyarakat Desa Tottong, yang diserahkan oleh Ryoji Tamakuma, perwakilan IWATE, kepada Bupati Soppeng A Soetomo. Selanjutnya bupati serahkan kepada perwakilan kelompok tani.
Ryjoji Tamakuma mengatakan, bantuan ini bersumber dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Jepang yang dikelola oleh IWATE.
sumber : tribun-timur.com
BKDD Data Ulang Honorer
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng mendata ulang tenaga honorer lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng. Pendataan tersebut terkait rencana pengangkatan mereka menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kepala BKDD Soppeng, A Khaerul Umur di ruang kerjanya, Rabu 21 Juli mengaku melakukan pendataan honorer yang gajinya dibiayai APBN dan APBD. Sedangkan honorer non-APBN/APBD belum dilakukan.
"Pendataan honorer kategori non-APBN/APBD belum dilakukan. Pendataannya dilakukan setelah ada kejelasan dalam rapat BKD se-Indonesia 27-28 Juli mendatang di Bandung," ujarnya.
Sampai sekarang lanjutnya, masih terjadi penafsiran yang belum jelas, seperti tentang pengangkatan yang dilakukan pejabat berwenang. Misalnya di Soppeng banyak honorer guru yang ber-SK kepala sekolah saja.
Pendataan itu merupakan tindak lanjut surat edaran Menag PAN. Menurut dia, bagi tenaga honorer yang selama ini mendapatkan gaji melalui APBD atau APBN kelengkapan administrasi mereka sudah harus diserahkan ke Kemenpan dan Badan Administrasi dan Kepegawaian Nasional (BAKN), paling lambat 31 Agustus mendatang.
Honorer yang bisa diangkat menjadi CPNS di antaranya sudah mengabdi minimal satu tahun sampai 31 Desember 2005. Mereka juga berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006. "Honorer yang masuk database sudah habis terangkat pada pengangkatan 2009. Namun mungkin masih ada honorer yang masih tertinggal. Ini yang diakomodasi," tandasnya.
Kepala BKDD Soppeng, A Khaerul Umur di ruang kerjanya, Rabu 21 Juli mengaku melakukan pendataan honorer yang gajinya dibiayai APBN dan APBD. Sedangkan honorer non-APBN/APBD belum dilakukan.
"Pendataan honorer kategori non-APBN/APBD belum dilakukan. Pendataannya dilakukan setelah ada kejelasan dalam rapat BKD se-Indonesia 27-28 Juli mendatang di Bandung," ujarnya.
Sampai sekarang lanjutnya, masih terjadi penafsiran yang belum jelas, seperti tentang pengangkatan yang dilakukan pejabat berwenang. Misalnya di Soppeng banyak honorer guru yang ber-SK kepala sekolah saja.
Pendataan itu merupakan tindak lanjut surat edaran Menag PAN. Menurut dia, bagi tenaga honorer yang selama ini mendapatkan gaji melalui APBD atau APBN kelengkapan administrasi mereka sudah harus diserahkan ke Kemenpan dan Badan Administrasi dan Kepegawaian Nasional (BAKN), paling lambat 31 Agustus mendatang.
Honorer yang bisa diangkat menjadi CPNS di antaranya sudah mengabdi minimal satu tahun sampai 31 Desember 2005. Mereka juga berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006. "Honorer yang masuk database sudah habis terangkat pada pengangkatan 2009. Namun mungkin masih ada honorer yang masih tertinggal. Ini yang diakomodasi," tandasnya.
sumber : fajar.co.id
Rabu, 21 Juli 2010
Irjen Pertanian Tinjau Gernas
Pelaksanaan gerakan nasional (gernas) kakao 2009 di Soppeng ditinjau Tim Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Sugiarto, Selasa 20 Juli kemarin. Lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan Gernas di daerah ini dinilai berkembang baik.
"Program Gernas kakao Soppeng saya cukup berhasil. Hal itu sesuai hasil peninjauan kami dilapangan pada sejumlah sasaran menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Baik yang melalui peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi," kata Sugiarto. Dia juga menilai peran pemerintah setempat juga tergolong besar. Ini dibuktikan, kata Sugiarto, dengan adanya dana yang disiapkan khusus dalam upaya mendukung pelaksanaan program Gernas di daerah ini. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Soppeng, Suriyadi menambahkan, dalam melakukan peninjauan di lapangan, tim melakukan wawancara langsung dengan petani. Baik peserta Gernas 2009 maupun sasaran 2010. Selain itu, petani diberikan kuisioner terkait pelaksanaan Gernas di Soppeng. Suriyadi menjelaskan khusus tahun ini, Soppeng mendapatkan dana gernas kakao sekira Rp 12 miliar. Areal kakao yang menjadi sasaran Gernas mencapai 1.800 hektare. Terdiri peremajaan 400 hektare, rehabilitasi 1.100 hekatare dan intensifikasi seluas 300 Ha.
sumber : parepos.co.id
"Program Gernas kakao Soppeng saya cukup berhasil. Hal itu sesuai hasil peninjauan kami dilapangan pada sejumlah sasaran menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Baik yang melalui peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi," kata Sugiarto. Dia juga menilai peran pemerintah setempat juga tergolong besar. Ini dibuktikan, kata Sugiarto, dengan adanya dana yang disiapkan khusus dalam upaya mendukung pelaksanaan program Gernas di daerah ini. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Soppeng, Suriyadi menambahkan, dalam melakukan peninjauan di lapangan, tim melakukan wawancara langsung dengan petani. Baik peserta Gernas 2009 maupun sasaran 2010. Selain itu, petani diberikan kuisioner terkait pelaksanaan Gernas di Soppeng. Suriyadi menjelaskan khusus tahun ini, Soppeng mendapatkan dana gernas kakao sekira Rp 12 miliar. Areal kakao yang menjadi sasaran Gernas mencapai 1.800 hektare. Terdiri peremajaan 400 hektare, rehabilitasi 1.100 hekatare dan intensifikasi seluas 300 Ha.
sumber : parepos.co.id
2010, Soppeng Target Bebas Buta Aksara
Gerakan pengentasan buta aksara yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng dalam tiga tahun terakhir berhasil menurunkan angkat buta aksara. Jika tahun 2006 lalu angkat buta aksara di daerah ini mencapai 6.051 orang, kini tersisa hanya 150 orang.
Kasi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng, Drs Rustam di di ruang kerjanya, Selasa 20 Juli mengatakan, buta aksara yang masih tersisa itu telah diprogramkan untuk segera dituntaskan tahun 2010 ini. Mereka berusia 15-45 tahun yang merupakan usia prioritas dalam pelaksanan program pemberantasan buta aksara. "Program nasional pembebasan buta aksara yang kita laksanakan selama ini, selain dibiayai melalui APBD II, APBD I dan APBN. Juga ada melalui kegiatan KKN yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM)," kata Rustam. Ia menjelaskan, selain buta aksara usia prioritas, ada juga yang disebut buta aksara usia sasaran yakni yang berusia antara 45-60 tahun. Berdasarkan pendataan yang dilakukan April dan Mei lalu, di daerah ini ditemukan buta aksara usia sasaran sebanyak 430 orang dan usia 60 tahun keatas masih ada 216 orang. "Namun buta aksa ini tidak lagi menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan," ujarnya. Rustam menambahkan, program pembebasan buta aksara ini dilaksanakan dalam bentuk kelompok belajar yang tersebar di delapa kecamatan. Bagi warga buta aksara dibina hingga mahir mengenal huruf, angka-angka, menghitung dan pembaca setelah mereka diajar oleh beberapa tutor atau guru. Untuk mengetahui apakah mereka sudah dapat memahami yang telah diajarkan, maka harus dibuktikan dengan melakukan tes."Dari hasil tes itulah sehingga dapat diketahui kalau warga yang tadinya buta aksara, kini sudah bisa membaca setelah mengikuti program pembebasan buta aksara ini," jelas Rustam.
sumber : parepos.co.id
Kasi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng, Drs Rustam di di ruang kerjanya, Selasa 20 Juli mengatakan, buta aksara yang masih tersisa itu telah diprogramkan untuk segera dituntaskan tahun 2010 ini. Mereka berusia 15-45 tahun yang merupakan usia prioritas dalam pelaksanan program pemberantasan buta aksara. "Program nasional pembebasan buta aksara yang kita laksanakan selama ini, selain dibiayai melalui APBD II, APBD I dan APBN. Juga ada melalui kegiatan KKN yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM)," kata Rustam. Ia menjelaskan, selain buta aksara usia prioritas, ada juga yang disebut buta aksara usia sasaran yakni yang berusia antara 45-60 tahun. Berdasarkan pendataan yang dilakukan April dan Mei lalu, di daerah ini ditemukan buta aksara usia sasaran sebanyak 430 orang dan usia 60 tahun keatas masih ada 216 orang. "Namun buta aksa ini tidak lagi menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan," ujarnya. Rustam menambahkan, program pembebasan buta aksara ini dilaksanakan dalam bentuk kelompok belajar yang tersebar di delapa kecamatan. Bagi warga buta aksara dibina hingga mahir mengenal huruf, angka-angka, menghitung dan pembaca setelah mereka diajar oleh beberapa tutor atau guru. Untuk mengetahui apakah mereka sudah dapat memahami yang telah diajarkan, maka harus dibuktikan dengan melakukan tes."Dari hasil tes itulah sehingga dapat diketahui kalau warga yang tadinya buta aksara, kini sudah bisa membaca setelah mengikuti program pembebasan buta aksara ini," jelas Rustam.
sumber : parepos.co.id
Jumat, 16 Juli 2010
Polres Gencarkan Sosialisasi
Kenaikan biaya pembuatan surat izin mengemudi (SIM) dan surat kendaraan bermotor, telah diterapkan di daerah. Pemberlakuan tarif baru itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kasat Lantas Polres Soppeng, AKP Jasman P, Kamis 15 Juli mengatakan, aturan baru tersebut berlaku di Kabupaten Soppeng sejak 26 Juni lalu. Aturan tersebut sudah disosialisasikan ke masyarakat. "Pengumuman tentang kenaikan harga SIM sudah dilakukan. Seperti pengumuman di tempat-tempat yang strategis. Bahkan aturan baru itu disosialisasikan melalui radio lokal," kata Jasman.
Ia menambahkan, untuk SIM A sebelumnya dari harga Rp 75.000 naik menjadi Rp 120.000. Begitupula SIM C dari Rp 75.000 menjadi Rp 100.000.
"Penerbitan surat-surat kendaraan juga mengalami kenaikan. Untuk balik nama kepemilikan kendaraan misalnya, dari nol rupiah menjadi Rp 80.000," kata Jasman.
Terkait dengan penertiban kendaraan di wilayahnya, Jasman mengatakan, pihaknya kini tetap aktif menggelar operasi. Selain itu, juga terus mensosialisasikan UULJR Nomor 22 Tahun 2009. "Selama ini kita masih menerapkan sistem tilang dengan berpedoman PP Nomor 14 1999," katanya.
sumber : fajar.co.id
Kasat Lantas Polres Soppeng, AKP Jasman P, Kamis 15 Juli mengatakan, aturan baru tersebut berlaku di Kabupaten Soppeng sejak 26 Juni lalu. Aturan tersebut sudah disosialisasikan ke masyarakat. "Pengumuman tentang kenaikan harga SIM sudah dilakukan. Seperti pengumuman di tempat-tempat yang strategis. Bahkan aturan baru itu disosialisasikan melalui radio lokal," kata Jasman.
Ia menambahkan, untuk SIM A sebelumnya dari harga Rp 75.000 naik menjadi Rp 120.000. Begitupula SIM C dari Rp 75.000 menjadi Rp 100.000.
"Penerbitan surat-surat kendaraan juga mengalami kenaikan. Untuk balik nama kepemilikan kendaraan misalnya, dari nol rupiah menjadi Rp 80.000," kata Jasman.
Terkait dengan penertiban kendaraan di wilayahnya, Jasman mengatakan, pihaknya kini tetap aktif menggelar operasi. Selain itu, juga terus mensosialisasikan UULJR Nomor 22 Tahun 2009. "Selama ini kita masih menerapkan sistem tilang dengan berpedoman PP Nomor 14 1999," katanya.
sumber : fajar.co.id
CPNS Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Sebanyak 445 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemkap Soppeng diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSU Ajjappange Soppeng. Dalam pemeriksaan kesehatan itu, setiap CPNS mengeluarkan biaya pemeriksaan bervariasi.
Untuk CPNS golongan III dikenakan pembayaran sebesar Rp 506.500, dan golongan II Rp 306.500.
Pemeriksaan kesehatan bagi CPNS formasi 2008 ini berlangsung mulai Kamis, 15 Juli hingga 9 Agustus mendatang. Setiap hari dijadwalkan 20 CPNS menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter.
Kabid Pelayanan Medis dan Rujukan RS Ajjappange Soppeng, dr Andi Nur Abadi, Kamis 15 Juli, mengatakan, besaran biaya pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan peraturan daerah. Dimana, kata dia, biaya pemeriksaan kesehatan bagi CPNS sama dengan tarif yang berlaku dengan pasien umum.
Biaya tersebut, lanjut dia, meliputi pemeriksaan narkoba, radiologi, jantung, umum, gigi, mata, dan penyakit dalam.
Khusus pegawai golongan III, katanya, mendapat tambahan pemeriksaan kejiwaan. Untuk pemeriksaan kejiwaan ini, dokternya didatangkan dari Makassar.
Sementara itu, Kabid Formasi dan Kesejahteraan Pegawai BKDD Soppeng, Suriasni mengatakan, pemeriksaan kesehatan itu sebagai salah satu persyaratan yang harus dijalani bagi seorang pegawai yang masih berstatus CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan baru berhak diangkat menjadi PNS.
Salah satu CPNS, Ida Mahdaniar, menilai biaya yang ditetapkan RSU Ajjappange ini sangat wajar dan tidak memberatkan. Apalagi pemeriksaan ini menjadi penentu bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS.
sumber : fajar.co.id
Untuk CPNS golongan III dikenakan pembayaran sebesar Rp 506.500, dan golongan II Rp 306.500.
Pemeriksaan kesehatan bagi CPNS formasi 2008 ini berlangsung mulai Kamis, 15 Juli hingga 9 Agustus mendatang. Setiap hari dijadwalkan 20 CPNS menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter.
Kabid Pelayanan Medis dan Rujukan RS Ajjappange Soppeng, dr Andi Nur Abadi, Kamis 15 Juli, mengatakan, besaran biaya pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan peraturan daerah. Dimana, kata dia, biaya pemeriksaan kesehatan bagi CPNS sama dengan tarif yang berlaku dengan pasien umum.
Biaya tersebut, lanjut dia, meliputi pemeriksaan narkoba, radiologi, jantung, umum, gigi, mata, dan penyakit dalam.
Khusus pegawai golongan III, katanya, mendapat tambahan pemeriksaan kejiwaan. Untuk pemeriksaan kejiwaan ini, dokternya didatangkan dari Makassar.
Sementara itu, Kabid Formasi dan Kesejahteraan Pegawai BKDD Soppeng, Suriasni mengatakan, pemeriksaan kesehatan itu sebagai salah satu persyaratan yang harus dijalani bagi seorang pegawai yang masih berstatus CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan baru berhak diangkat menjadi PNS.
Salah satu CPNS, Ida Mahdaniar, menilai biaya yang ditetapkan RSU Ajjappange ini sangat wajar dan tidak memberatkan. Apalagi pemeriksaan ini menjadi penentu bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS.
sumber : fajar.co.id
Kamis, 15 Juli 2010
DAK - DAU Dinas PSDA, Tamben 2,4 M
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi (PSDA-PE) Soppeng 2010 ini memprogramkan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi saluran irigasi, bandungan, dan pemeliharaan tanggul sungai. Dana yang disiapkan mencapai Rp 2,4 miliar lebih. Jumlah tersebut turun dibanding 2009 yang mencapai Rp 12,78 miliar.
Sekretaris Dinas PSDA-PE Soppeng, Abd Haiyyi K di ruang kerjanya, Rabu 14 Juli mengatakan, anggaran itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 2,037 miliar lebih. Sedangkan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 450 juta.
Khusus DAK Rp 2,037 miliar diperuntukkan membiayai proyek fisik 21 paket pekerjaan yang terdiri atas peningkatan dan rehabilitasi irigasi serta pembangunan bendungan. Menurut dia, dari 21 paket proyek tersebut 14 peket yang anggarannya mencapai Rp 100 juta hingga Rp 250 juta. Sedangkan tujuh paket lain, Rp 50 juta/paket.
Selanjutnya DAU Rp 450 juta dialokasikan untuk pengembangan pengelolaan jaringan irigasi dan lainnya. Proyek itu dibagi dua paket masing-masing pengembangan saluran irigasi di Desa Maccile dan di Cumpunge Kecamatan Marioriwawo.
Program lainnya pengendalian banjir, rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul sungai di Kampung Baru Kecamatan Donri-donri. Proyek tebing sungai Kampung Baru menelan Rp 155 juta.
Sekretaris Dinas PSDA-PE Soppeng, Abd Haiyyi K di ruang kerjanya, Rabu 14 Juli mengatakan, anggaran itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Rp 2,037 miliar lebih. Sedangkan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 450 juta.
Khusus DAK Rp 2,037 miliar diperuntukkan membiayai proyek fisik 21 paket pekerjaan yang terdiri atas peningkatan dan rehabilitasi irigasi serta pembangunan bendungan. Menurut dia, dari 21 paket proyek tersebut 14 peket yang anggarannya mencapai Rp 100 juta hingga Rp 250 juta. Sedangkan tujuh paket lain, Rp 50 juta/paket.
Selanjutnya DAU Rp 450 juta dialokasikan untuk pengembangan pengelolaan jaringan irigasi dan lainnya. Proyek itu dibagi dua paket masing-masing pengembangan saluran irigasi di Desa Maccile dan di Cumpunge Kecamatan Marioriwawo.
Program lainnya pengendalian banjir, rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul sungai di Kampung Baru Kecamatan Donri-donri. Proyek tebing sungai Kampung Baru menelan Rp 155 juta.
sumber : fajar.co.id
Senin, 12 Juli 2010
Lima Pasangan Calon Resmi Menggugat ke MK
Lima pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Soppeng resmi mendaftarkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK) pascapenetapan calon terpilih oleh KPU Soppeng.
Kelima pasangan tersebut menggugat KPU Soppeng karena menilai penyelenggara pilkada di Bumi Latemmamala tersebut tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan. Karena itu, pasangan yang ditetapkan,cacat hukum.Menurut mereka, pasangan terpilih meraih kemenangan dengan cara melanggar aturan. Pasangan yang mengajukan gugatan, yakni Andi Kaswadi Razak- Andi Rizal Mappatunru (AKAR), Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA), Andi Sarimin Saransi- Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM), Andi Herdi Bunga-Basrah Gising (HIBAH), dan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA). Tim paket AKAR, Yahya AS Daud, mengungkapkan, dia telah mengajukan gugatan ke MK melalui kuasa hukum paket AKAR yang juga mewakili empat pasangan lainnya.
“Kuasa hukum kami telah mengajukan gugatan itu secara resmi ke MK kemarin, dengan registrasi Nomor: 1038/PAN-MK/- VII/2010 tanggal 9 Juli lalu,” ungkapnya kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin. Menurut dia, pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada untuk diajukan ke MK.“Bukti-bukti sudah ada, bahkan sebelumnya telah masuk di Panwaslu Soppeng dan masih menunggu bukti dari hasil tim pencari fakta (TPF) di lapangan melalui rekomendasi,” kataYahya. Ketua tim pasangan SAUDARATA, AndiAyyub,juga membenarkan bahwa pihaknya bersama tim dari empat pasangan lainnya telah resmi mengajukan gugatan pelanggaran tersebut ke MK.
“Jadi, tim hukum telah mengajukan gugatan ke MK dengan bukti-bukti yang telah ditemukan,”katanya. Dia menyebutkan,tanda terima atau nomor registrasi di MK,yakni 1038/PAN.MK/VII/2010 yang diterima oleh Agusniwan Etra sekitar pukul16.00 WIBpadatanggal9Julilalu. Menurutnya, jenis yang diserahkan, yaitu permohonan keberatan atas keputusan KPU Soppeng tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pilkada Soppeng 2010. “Kami yakin dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh TPF,dapat menguatkan gugatan kami,”ujar dia. Hal yang sama juga diungkapkan tim hukum paket AS-SALAM,Andi Agus Wittiri,bahwa,pendaftaran dan materi gugatan telah diajukan ke MK oleh kuasa hukum yang menyatu dengan pasangan AKAR dan tiga pasangan lainnya pada tanggal 9 Juli lalu dengan Nomor registrasi 1038/PAN-MK/VII/2010.
“Pendaftaran di MK sudah dilakukan oleh kuasa hukum dan dalam waktu dekat ini kami segera menyusul ke sana untuk melampirkan bukti-bukti lainnya, termasuk rekomendasi Dewan atas temuan TPF,”katanya. Senada diungkapkan tim hukum pasangan HIBAH,Asnaidi SH, pihaknya telah mendaftarkan gugatan ke MK sambil menunggu bukti-bukti lain untuk memperkuat gugatan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada di daerah berjuluk Kota Kalong itu. Gugatan utama lima pasangan calon ini,yakni dugaan penggelembungan suara dan perubahan hasil karena seluruh kotak suara tidak memiliki register (standarisasi).
Selain itu,perbedaan tanda tangan KPPS pada data yang dipegang oleh panwas dan PPS,penggunaan data rekapitulasi panwas dan PPS yang menggunakan fotokopi dan bukan bahan asli. Menurut Asnaidi, KPU Soppeng dalam melakukan rekapitulasi di dua kecamatan, yakni Lalabata dan Marioriwawo, tidak mengacu pada aturan KPU Nomor: 73/2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada. “Mereka mengacu pada surat edaran KPU provinsi,” tegas mantan anggota KPU Soppeng ini.
sumber : seputar-indonesia.com
Kelima pasangan tersebut menggugat KPU Soppeng karena menilai penyelenggara pilkada di Bumi Latemmamala tersebut tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan. Karena itu, pasangan yang ditetapkan,cacat hukum.Menurut mereka, pasangan terpilih meraih kemenangan dengan cara melanggar aturan. Pasangan yang mengajukan gugatan, yakni Andi Kaswadi Razak- Andi Rizal Mappatunru (AKAR), Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA), Andi Sarimin Saransi- Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM), Andi Herdi Bunga-Basrah Gising (HIBAH), dan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA). Tim paket AKAR, Yahya AS Daud, mengungkapkan, dia telah mengajukan gugatan ke MK melalui kuasa hukum paket AKAR yang juga mewakili empat pasangan lainnya.
“Kuasa hukum kami telah mengajukan gugatan itu secara resmi ke MK kemarin, dengan registrasi Nomor: 1038/PAN-MK/- VII/2010 tanggal 9 Juli lalu,” ungkapnya kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin. Menurut dia, pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada untuk diajukan ke MK.“Bukti-bukti sudah ada, bahkan sebelumnya telah masuk di Panwaslu Soppeng dan masih menunggu bukti dari hasil tim pencari fakta (TPF) di lapangan melalui rekomendasi,” kataYahya. Ketua tim pasangan SAUDARATA, AndiAyyub,juga membenarkan bahwa pihaknya bersama tim dari empat pasangan lainnya telah resmi mengajukan gugatan pelanggaran tersebut ke MK.
“Jadi, tim hukum telah mengajukan gugatan ke MK dengan bukti-bukti yang telah ditemukan,”katanya. Dia menyebutkan,tanda terima atau nomor registrasi di MK,yakni 1038/PAN.MK/VII/2010 yang diterima oleh Agusniwan Etra sekitar pukul16.00 WIBpadatanggal9Julilalu. Menurutnya, jenis yang diserahkan, yaitu permohonan keberatan atas keputusan KPU Soppeng tentang penetapan pasangan calon terpilih pada pilkada Soppeng 2010. “Kami yakin dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh TPF,dapat menguatkan gugatan kami,”ujar dia. Hal yang sama juga diungkapkan tim hukum paket AS-SALAM,Andi Agus Wittiri,bahwa,pendaftaran dan materi gugatan telah diajukan ke MK oleh kuasa hukum yang menyatu dengan pasangan AKAR dan tiga pasangan lainnya pada tanggal 9 Juli lalu dengan Nomor registrasi 1038/PAN-MK/VII/2010.
“Pendaftaran di MK sudah dilakukan oleh kuasa hukum dan dalam waktu dekat ini kami segera menyusul ke sana untuk melampirkan bukti-bukti lainnya, termasuk rekomendasi Dewan atas temuan TPF,”katanya. Senada diungkapkan tim hukum pasangan HIBAH,Asnaidi SH, pihaknya telah mendaftarkan gugatan ke MK sambil menunggu bukti-bukti lain untuk memperkuat gugatan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada di daerah berjuluk Kota Kalong itu. Gugatan utama lima pasangan calon ini,yakni dugaan penggelembungan suara dan perubahan hasil karena seluruh kotak suara tidak memiliki register (standarisasi).
Selain itu,perbedaan tanda tangan KPPS pada data yang dipegang oleh panwas dan PPS,penggunaan data rekapitulasi panwas dan PPS yang menggunakan fotokopi dan bukan bahan asli. Menurut Asnaidi, KPU Soppeng dalam melakukan rekapitulasi di dua kecamatan, yakni Lalabata dan Marioriwawo, tidak mengacu pada aturan KPU Nomor: 73/2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada. “Mereka mengacu pada surat edaran KPU provinsi,” tegas mantan anggota KPU Soppeng ini.
sumber : seputar-indonesia.com
Jumat, 09 Juli 2010
Prona Gratis 550 Bidang Tanah
Warga miskin di Kabupaten Soppeng mendapat bantuan program nasional (prona) sertifikat tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng. Khusus 2010, pemkab memprogramkan prona sebanyak 550 bidang tanah.
Kasubag Ketenteraman, Perlindungan, dan Ketertiban Masyarakat Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Pemkab Soppeng, Mappanganro di ruang kerjanya, Kamis 8 Juli mengatakan, jatah prona itu sesuai keputusan pemerintah pusat. Sebelumnya pemkab mengusulkan prona sebanyak 1.200 bidang, namun yang disetujui hanya 550 bidang tanah.
"Prona tersebut diperuntukan bagi warga miskin di daerah ini. Bahkan programnya sudah berjalan beberapa tahun dan dikerjasamakan dengan BPN Soppeng," ujarnya.
Mappanganro menambahkan setiap bidang dianggarkan Rp 120.000/kaveling. Jadi warga yang lokasinya masuk prona tidak dibebankan biaya alias gratis.
Menurut Mappanganro, untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan prona harus berdasarkan rekomendasi pemerintah desa. Sebelum BPN turun ke lokasi, terlebih dulu harus mendapatkan titik lokasi dari desa bersangkutan.
"Tidak semua desa kebagian prona. Hal itu tergantung dari kesiapan pemerintah setempat. Kemudian lokasi yang akan disertifikatkan harus benar-benar punya dasar kepemilikan yang jelas," tandasnya.
sumber : fajar.co.id
Kasubag Ketenteraman, Perlindungan, dan Ketertiban Masyarakat Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Pemkab Soppeng, Mappanganro di ruang kerjanya, Kamis 8 Juli mengatakan, jatah prona itu sesuai keputusan pemerintah pusat. Sebelumnya pemkab mengusulkan prona sebanyak 1.200 bidang, namun yang disetujui hanya 550 bidang tanah.
"Prona tersebut diperuntukan bagi warga miskin di daerah ini. Bahkan programnya sudah berjalan beberapa tahun dan dikerjasamakan dengan BPN Soppeng," ujarnya.
Mappanganro menambahkan setiap bidang dianggarkan Rp 120.000/kaveling. Jadi warga yang lokasinya masuk prona tidak dibebankan biaya alias gratis.
Menurut Mappanganro, untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan prona harus berdasarkan rekomendasi pemerintah desa. Sebelum BPN turun ke lokasi, terlebih dulu harus mendapatkan titik lokasi dari desa bersangkutan.
"Tidak semua desa kebagian prona. Hal itu tergantung dari kesiapan pemerintah setempat. Kemudian lokasi yang akan disertifikatkan harus benar-benar punya dasar kepemilikan yang jelas," tandasnya.
sumber : fajar.co.id
Soppeng Dapat Ad Hock Rp 32,5 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng tahun ini mendapatkan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah alias ad hock Rp 32, 5 miliar. Bantuanitu sesuai peraturan Menteri Keuangan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Soppeng, Ir Munir Umar MT di ruang kerjanya, Kamis 8 Juli mengatakan dana itu diperuntukan tiga bidang kegiatan. Pembangunan jalan dan jembatan Rp 24,6 miliar, air bersih Rp 2,9 miliar, dan bidang kesehatan Rp 4,9 miliar.
Menurut dia, rencananya dana dimaksud segera cair. Pencairannya melalui tiga tahapan. Permohonan pencairannya juga diantar petugas PU ke pusat. "Dana itu untuk pembiayaan pembangunan beberapa kegiatan yang telah dimasukkan ke daftar penggunaan anggaran (DPA) 2010. Begitu anggarannya cair, kegiatan langsung dilaksanakan," ujarnya.
Khusus dana jalan dan jembatan Rp 24, 6 miliar tersebut diperuntukan empat paket kegiatan. Di antaranya pembangunan poros Tajuncu-Ganra sepanjang 14,5 kilometer menghabiskan anggaran Rp 12,8 M, poros Lompulle-Leworeng (empat kilometer) dengan anggaran Rp 2,1 miliar, Labokong-Tokare (3,1 kilometer) sebesar Rp 3,7 miliar, dan Pallapao-Lemo-lemo (delapan kilometer) dengan anggaran Rp 5,9 miliar.
Selanjutnya proyek air bersih sebesar Rp 2,9 miliar hanya satu paket. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Datae-Laringgi. "Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dalam proses tender. Begitu dananya cair, langsung dikerjakan," tandasnya.
sumber : fajar.co.id
Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Soppeng, Ir Munir Umar MT di ruang kerjanya, Kamis 8 Juli mengatakan dana itu diperuntukan tiga bidang kegiatan. Pembangunan jalan dan jembatan Rp 24,6 miliar, air bersih Rp 2,9 miliar, dan bidang kesehatan Rp 4,9 miliar.
Menurut dia, rencananya dana dimaksud segera cair. Pencairannya melalui tiga tahapan. Permohonan pencairannya juga diantar petugas PU ke pusat. "Dana itu untuk pembiayaan pembangunan beberapa kegiatan yang telah dimasukkan ke daftar penggunaan anggaran (DPA) 2010. Begitu anggarannya cair, kegiatan langsung dilaksanakan," ujarnya.
Khusus dana jalan dan jembatan Rp 24, 6 miliar tersebut diperuntukan empat paket kegiatan. Di antaranya pembangunan poros Tajuncu-Ganra sepanjang 14,5 kilometer menghabiskan anggaran Rp 12,8 M, poros Lompulle-Leworeng (empat kilometer) dengan anggaran Rp 2,1 miliar, Labokong-Tokare (3,1 kilometer) sebesar Rp 3,7 miliar, dan Pallapao-Lemo-lemo (delapan kilometer) dengan anggaran Rp 5,9 miliar.
Selanjutnya proyek air bersih sebesar Rp 2,9 miliar hanya satu paket. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Datae-Laringgi. "Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dalam proses tender. Begitu dananya cair, langsung dikerjakan," tandasnya.
sumber : fajar.co.id
Kamis, 08 Juli 2010
42.600 Warga Golput pada Pemilukada
Sebanyak 42.600 warga di Kabupaten Soppeng yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala ini beberapa waktu lalu.
Jumlah tersebut terdiri atas 20.663 pemilih laki-laki, sementara perempuan sebanyak 21.937 orang. Berdasarkan data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 178.717 orang dari 497 tempat pemungutan suara (TPS), 70 PPS,dan 8 panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Jadi,jumlah pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng sebanyak 136.117 orang yang meliputi 62.643 pemilih laki-laki dan 73.474 pemilih perempuan,”papar Ketua KPU Soppeng Sulhan dalam laporannya baru-baru ini.
Dia menyebutkan, dari jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS, PPS, dan PPK sebanyak 183.107, surat suara rusak sebanyak 62 lembar,sementara yang tidak sah 690 lembar dan yang tidak terpakai 46.844 lembar. “Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah seluruh TPS sebanyak 135.511,”ungkapnya. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Soppeng, pasangan ASmo-BERKHARISMA (Andi Soetomo-Aris Muhammadia) meraih 53.589 suara atau 39,54%, pasangan AKAR (Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru) 42.816 suara atau 31,59%.
Sementara pasangan SULAPA (Andi Sulham Hasan-Supriansa) 18.912 suara atau 13,95%,pasangan AS-SALAM (Andi Sarimin Saransi-Kiai Muda Sulaeman) 6.729 suara atau 4,96%, pasangan Andi Herdi Bunga-Basrah Gising (HIBAH) 2.480 suara atau 1,83%. Dua pasangan melalui jalur perseorangan lainnya,yaitu Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA) 7,67% atau 10.398 suara dan pasangan Andi Taufan Made Alie-Sukman Junuddin (ATM-Suka) 0,43% atau 587 suara.
Suara sah sebanyak 135.511 suara dan tidak sah secara keseluruhan 752,sementara surat suara yang tidak terpakai 46.844.
sumber : seputar-indonesia.com
Jumlah tersebut terdiri atas 20.663 pemilih laki-laki, sementara perempuan sebanyak 21.937 orang. Berdasarkan data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 178.717 orang dari 497 tempat pemungutan suara (TPS), 70 PPS,dan 8 panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Jadi,jumlah pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng sebanyak 136.117 orang yang meliputi 62.643 pemilih laki-laki dan 73.474 pemilih perempuan,”papar Ketua KPU Soppeng Sulhan dalam laporannya baru-baru ini.
Dia menyebutkan, dari jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS, PPS, dan PPK sebanyak 183.107, surat suara rusak sebanyak 62 lembar,sementara yang tidak sah 690 lembar dan yang tidak terpakai 46.844 lembar. “Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah seluruh TPS sebanyak 135.511,”ungkapnya. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Soppeng, pasangan ASmo-BERKHARISMA (Andi Soetomo-Aris Muhammadia) meraih 53.589 suara atau 39,54%, pasangan AKAR (Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru) 42.816 suara atau 31,59%.
Sementara pasangan SULAPA (Andi Sulham Hasan-Supriansa) 18.912 suara atau 13,95%,pasangan AS-SALAM (Andi Sarimin Saransi-Kiai Muda Sulaeman) 6.729 suara atau 4,96%, pasangan Andi Herdi Bunga-Basrah Gising (HIBAH) 2.480 suara atau 1,83%. Dua pasangan melalui jalur perseorangan lainnya,yaitu Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA) 7,67% atau 10.398 suara dan pasangan Andi Taufan Made Alie-Sukman Junuddin (ATM-Suka) 0,43% atau 587 suara.
Suara sah sebanyak 135.511 suara dan tidak sah secara keseluruhan 752,sementara surat suara yang tidak terpakai 46.844.
sumber : seputar-indonesia.com
Pelaksanaan DAK Ditenderkan
Sedikitnya 49 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Soppeng bakal mendapatkan dana peningkatan mutu pendidikan sebesar Rp 180 juta. Dana itu diperuntukkan untuk pengadaan buku, alat peraga dan teknologi informasi komputer (TIK).
Kasi Sarana dan Prasarana Dikmudora Soppeng, Umar di ruang kerjanya, Rabu 7 Juli mengatakan, di antara SD itu, tiga sekolah tidak mendapatkan pengadaan ruang perpustakaan. Selebihnya mendapatkan dana peningkatan mutu dan pengadaan perpustakaan. Dananya bersumber dari DAK pendidikan sebesar Rp 17,8 miliar.
"Sekolah yang akan mendapatkan DAK telah disurvei. Setiap sekolah mendapatkan dana peningkatan mutu sekira Rp 180 juta. Namun belum termasuk pengadaan perpustakaan," ujarnya.
Metode pelaksanaan DAK tahun ini lanjutnya, berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun lalu menggunakan metode swakelola sekolah, namun 2010, pelaksanaannya dengan sistem tender langsung.
Menurut dia, setiap pelaksanaan DAK, baik pengadaan buku maupun perpustakaan harus ditenderkan. Bagi kontraktor yang berminat harus siap mendaftarkan perusahaan.
Umar menambahkan untuk SMP, hanya mendapatkan dana rehabilitasi. Jumlah sekolah yang mendapatkan DAK sebanyak 38 SMP. Setiap sekolah mendapat bagian dana rehabilitasi sesuai kebutuhan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat.
"Pelaksanaan kegiatan DAK masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan tentang spesifikasi kegiatan. Jika SK sudah diterima segera dilakukan tender," janjinya.
sumber : fajar.co.id
Kasi Sarana dan Prasarana Dikmudora Soppeng, Umar di ruang kerjanya, Rabu 7 Juli mengatakan, di antara SD itu, tiga sekolah tidak mendapatkan pengadaan ruang perpustakaan. Selebihnya mendapatkan dana peningkatan mutu dan pengadaan perpustakaan. Dananya bersumber dari DAK pendidikan sebesar Rp 17,8 miliar.
"Sekolah yang akan mendapatkan DAK telah disurvei. Setiap sekolah mendapatkan dana peningkatan mutu sekira Rp 180 juta. Namun belum termasuk pengadaan perpustakaan," ujarnya.
Metode pelaksanaan DAK tahun ini lanjutnya, berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun lalu menggunakan metode swakelola sekolah, namun 2010, pelaksanaannya dengan sistem tender langsung.
Menurut dia, setiap pelaksanaan DAK, baik pengadaan buku maupun perpustakaan harus ditenderkan. Bagi kontraktor yang berminat harus siap mendaftarkan perusahaan.
Umar menambahkan untuk SMP, hanya mendapatkan dana rehabilitasi. Jumlah sekolah yang mendapatkan DAK sebanyak 38 SMP. Setiap sekolah mendapat bagian dana rehabilitasi sesuai kebutuhan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat.
"Pelaksanaan kegiatan DAK masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan tentang spesifikasi kegiatan. Jika SK sudah diterima segera dilakukan tender," janjinya.
sumber : fajar.co.id
Target Pelunasan PBB Meleset
Target pelunasan pajak bumi dan bangunan (PPB) Kabupaten Soppeng 2010 ini tidak tercapai. Pelunasan hingga 1 Juli tidak terwujud. Dari delapan kecamatan yang ada, baru dua yang berhasil memenuhi target 100 persen.
Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng, A Tenri Sessu di ruang kerjanya, Rabu 7 Juli mengakui masih rendahnya realisasi pelunasan PBB 2010. Pelunasan yang ditargetkan 100 persen hingga 1 Juli lalu tidak mampu diwujudkan.
Tingkat realisasi hingga kini hanya 70,67 persen. "Dari target yang dibebankan ke delapan kecamatan Rp 3,86 miliar, yang terealisasi baru Rp 2,733 miliar," ujar Tenri Sessu.
Kabid Dana Perimbangan PPKAD, H Budiamin menambahkan dari delapan kecamatan, baru dua yang lunas. Kecamatan itu masing-masing Lilirilau dan Citta. Lilirilau telah merealisasikan penerimaan PBB 100,21 persen sebesar Rp 620 juta dari target Rp 618 juta. "Citta juga mampu merealisasikan penerimaan 107,90 persen dari target Rp 118 juta dan terealisasi Rp 127 juta," ungkapnya.
Sedangkan kecamatan yang paling rendah penerimaannya, Donri-donri dengan realisasi 50,28 persen atasu Rp 193 juta dari target Rp 385 juta. Disusul Lalabata sekitar 57,4 persen atau pemasukan Rp 499 juta dari target Rp 869 juta.
Sementara Marioriawa penerimaannya Rp 269 juta dari target Rp 370 juta atau realisasi 72 persen. Kecamatan lain, seperti Ganra terealisasi 72 persen atau penerimaan Rp 259 juta dari target Rp 359 juta, Marioriwawo Rp 395 juta dari target Rp 622 juta (58 persen).
Kemudian Kecamatan Liliriaja merealisasikan pemasukan Rp 368 juta dari target Rp 524 juta (70,35 persen). "Kita berharap PBB lunas sebelum jatuh tempo Agustus mendatang. PBB sangat dibutuhkan dalam peningkatan pembangunan daerah," imbuhnya.
sumber : fajar.co.id
Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng, A Tenri Sessu di ruang kerjanya, Rabu 7 Juli mengakui masih rendahnya realisasi pelunasan PBB 2010. Pelunasan yang ditargetkan 100 persen hingga 1 Juli lalu tidak mampu diwujudkan.
Tingkat realisasi hingga kini hanya 70,67 persen. "Dari target yang dibebankan ke delapan kecamatan Rp 3,86 miliar, yang terealisasi baru Rp 2,733 miliar," ujar Tenri Sessu.
Kabid Dana Perimbangan PPKAD, H Budiamin menambahkan dari delapan kecamatan, baru dua yang lunas. Kecamatan itu masing-masing Lilirilau dan Citta. Lilirilau telah merealisasikan penerimaan PBB 100,21 persen sebesar Rp 620 juta dari target Rp 618 juta. "Citta juga mampu merealisasikan penerimaan 107,90 persen dari target Rp 118 juta dan terealisasi Rp 127 juta," ungkapnya.
Sedangkan kecamatan yang paling rendah penerimaannya, Donri-donri dengan realisasi 50,28 persen atasu Rp 193 juta dari target Rp 385 juta. Disusul Lalabata sekitar 57,4 persen atau pemasukan Rp 499 juta dari target Rp 869 juta.
Sementara Marioriawa penerimaannya Rp 269 juta dari target Rp 370 juta atau realisasi 72 persen. Kecamatan lain, seperti Ganra terealisasi 72 persen atau penerimaan Rp 259 juta dari target Rp 359 juta, Marioriwawo Rp 395 juta dari target Rp 622 juta (58 persen).
Kemudian Kecamatan Liliriaja merealisasikan pemasukan Rp 368 juta dari target Rp 524 juta (70,35 persen). "Kita berharap PBB lunas sebelum jatuh tempo Agustus mendatang. PBB sangat dibutuhkan dalam peningkatan pembangunan daerah," imbuhnya.
sumber : fajar.co.id
Selasa, 06 Juli 2010
DPRD Bahas Sembilan Ranperda
Lima fraksi DPRD Soppeng menyetujui melanjutkan pembahasan sembilan ranperda di DPRD Soppeng, Senin 5 Juli. Namun sebelumnya fraksi menyampaikan pemandangan umum.
Fraksi Demokrasi Indonesia melalui juru bicaranya, Abd Salam Djale menyoroti banyaknya lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi kompleks perumahan. Fraksi itu mengharapkan ada upaya serius pemkab dalam mempertahankan lahan itu dengan fungsinya persawahan.
Kemudian Fraksi Amanat Nasional lewat jubirnya Ibrahim mempertanyakan ranperda sumber pendapatan desa. Di sisi lain, pemkab mengajukan ranperda retribusi tempat rekriasi dan olahraga. DPRD khawatir, ranperda itu tumpang tindih dengan hak desa terhadap penerimaan retribusi 10 persen.
Tiga fraksi lain, Golkar, Pembaharuan,. dan fraksi Demorat pada intinya mereka setuju ke-sembilan ranperda itu dibahas. Pemandangan fraksi itu mendapat tanggapan pemkab.
Dari kesembilan ranperda yang diajukan, hanya empat di antaranya tergolong baru masing-masing ranperda pengelolaan barang milik daerah, tata cara penyerahan urusan pemkab ke desa, tentang RPJPD (2005-2025), dan ranperda desa.
Empat ranperda lainnuya tentang pencabutan perda sebelumnya masing-masing retribusi tempat relavansi dan olahraga, tentang irigasi, pedoman pembentukan dan penghapusan penggabungan desa, serta perubahan status desa menjadi kelurahan, dan ranperda pedoman kerja sama antardesa. Satu ranperda lainnya tentang pencabutan perda retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil.
sumber : fajar.co.id
Fraksi Demokrasi Indonesia melalui juru bicaranya, Abd Salam Djale menyoroti banyaknya lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi kompleks perumahan. Fraksi itu mengharapkan ada upaya serius pemkab dalam mempertahankan lahan itu dengan fungsinya persawahan.
Kemudian Fraksi Amanat Nasional lewat jubirnya Ibrahim mempertanyakan ranperda sumber pendapatan desa. Di sisi lain, pemkab mengajukan ranperda retribusi tempat rekriasi dan olahraga. DPRD khawatir, ranperda itu tumpang tindih dengan hak desa terhadap penerimaan retribusi 10 persen.
Tiga fraksi lain, Golkar, Pembaharuan,. dan fraksi Demorat pada intinya mereka setuju ke-sembilan ranperda itu dibahas. Pemandangan fraksi itu mendapat tanggapan pemkab.
Dari kesembilan ranperda yang diajukan, hanya empat di antaranya tergolong baru masing-masing ranperda pengelolaan barang milik daerah, tata cara penyerahan urusan pemkab ke desa, tentang RPJPD (2005-2025), dan ranperda desa.
Empat ranperda lainnuya tentang pencabutan perda sebelumnya masing-masing retribusi tempat relavansi dan olahraga, tentang irigasi, pedoman pembentukan dan penghapusan penggabungan desa, serta perubahan status desa menjadi kelurahan, dan ranperda pedoman kerja sama antardesa. Satu ranperda lainnya tentang pencabutan perda retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil.
sumber : fajar.co.id
Senin, 05 Juli 2010
Polres Soppeng Periksa 30 Warga
Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Soppeng memeriksa 30 warga yang diduga terlibat dalam pembakaran kantor KPU Soppeng dan dua kantor camat pascapencoblosan Pilkada di daerah berjuluk Kota Kalong itu pada Jumat (25/6) lalu.
Kapolres Soppeng Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ricky Naldo ChaerulSikmengungkapkanbahwa, hingga pekan lalu, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 warga Soppeng yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan tersebut. “Hingga kemarin (pekan lalu), kami telah memeriksa sebanyak 22 orang,dan sebentar (kemarin) kami kembali memeriksa 13 orang untuk dimintai keterangannya,dan ini tiap hari bertambah,”ungkap Kapolres kepadaHarian SeputarIndonesia(SI) diWatansoppeng,kemarin. Menurut dia, proses tersebut akan terus berlanjut hingga menemukan para pelaku kerusuhan di Soppeng.Sementara,yang dipanggil itu belum tentu ditetapkan sebagai tersangka tetapi akan diperiksa terlebih dahulu.
“Jadi,proses tetap jalan,dan semua yang diperiksa belum tentu jadi tersangka,makanya kita panggil untuk diperiksa,kalau nanti terbukti ya kita tetapkan sebagai tersangka,” tutur Kapolres yang baru menjabat ini. Mantan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polwiltabes Makassar ini juga menyebutkan bahwa, sejumlah pihak yang harus mendapatkan izin dari gubernur untuk pemeriksaan juga telah mendapat izin. Kendati demikian, pihaknya masih enggan membeberkan siapa saja akan diperiksa terkait izin tersebut. Ricky juga menolak untuk membeberkan nama-nama yang telah diperiksa di Mapolres Soppeng beberapa hari terakhir ini.
“Jangan dulu disebutkan, nanti lah,”katanya singkat. Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya mengaku bekerjasama dengan jajaran Polda Sulselbar untuk mengungkap para pelaku kerusuhan. Kapolres juga mengaku, telah meminta kesediaan Pembina Tehnis Polda Sulselbar Bagian Reskrim Kasat I AKBP Heri Tri Maryadi. “Jadi, kami telah meminta kesediaan beliau (Kasat I) untuk ikut serta dalam penyelidikan ini,” ujarnya Kapolres Soppeng ini, kemarin. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulselbar Irjen Polisi Adang Rochjana pada kunjungannya di Mapolres Soppeng pekan lalu mengaku, telah mengantongi puluhan nama pelaku kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Soppeng.
Jenderal bintang dua ini mengungkapkan bahwa, data-data tentang para pelaku tersebut sudah ada ditangannya dan dalam waktu dekat akan segera diproses. “Data tentang para pelakunya sudah ada di saya,dalam kesempatan yang tidak lama lagi para pelaku akan kami panggil,” bebernya kepada sejumlah wartawan sesaat sebelum meninggalkan Mapolres Soppeng,belum lama ini. Menurutnya, kalau dalam panggilan pertama memenuhi panggilan maka hal itu merupakan hal bagus, dan jika tidak bisa datang maka akan dilakukan pemanggilan kedua.
“Kalau panggilan pertama datang bagus, kita periksa karna belum tentu bersalah, tapi panggilan pertama tidak datang,akan dilakukan panggilan kedua, kalau masih tidak datang, kita akan jemput,” tegas Adang. Dalam penyelidikan tersebut katanya, tetap dilakukan oleh pihak Polres Soppeng namun tetap bekerjasama dan diback-up oleh Polda.“Kecuali orang-orang yang harus mendapatkan ijin,harus melalui Polda ijinnya,”kata Kapolda.
Kendati telah menurunkan timnya untuk melakukan penyelidikan, namun pihaknya enggan membeberkan berapa tim yang diterjunkan.“ Tim dari polda sudah turun, tapi silent dan rahasia,” pungkasnya.
sumber : seputar-indonesia.com
Kapolres Soppeng Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ricky Naldo ChaerulSikmengungkapkanbahwa, hingga pekan lalu, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 warga Soppeng yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan tersebut. “Hingga kemarin (pekan lalu), kami telah memeriksa sebanyak 22 orang,dan sebentar (kemarin) kami kembali memeriksa 13 orang untuk dimintai keterangannya,dan ini tiap hari bertambah,”ungkap Kapolres kepadaHarian SeputarIndonesia(SI) diWatansoppeng,kemarin. Menurut dia, proses tersebut akan terus berlanjut hingga menemukan para pelaku kerusuhan di Soppeng.Sementara,yang dipanggil itu belum tentu ditetapkan sebagai tersangka tetapi akan diperiksa terlebih dahulu.
“Jadi,proses tetap jalan,dan semua yang diperiksa belum tentu jadi tersangka,makanya kita panggil untuk diperiksa,kalau nanti terbukti ya kita tetapkan sebagai tersangka,” tutur Kapolres yang baru menjabat ini. Mantan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polwiltabes Makassar ini juga menyebutkan bahwa, sejumlah pihak yang harus mendapatkan izin dari gubernur untuk pemeriksaan juga telah mendapat izin. Kendati demikian, pihaknya masih enggan membeberkan siapa saja akan diperiksa terkait izin tersebut. Ricky juga menolak untuk membeberkan nama-nama yang telah diperiksa di Mapolres Soppeng beberapa hari terakhir ini.
“Jangan dulu disebutkan, nanti lah,”katanya singkat. Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya mengaku bekerjasama dengan jajaran Polda Sulselbar untuk mengungkap para pelaku kerusuhan. Kapolres juga mengaku, telah meminta kesediaan Pembina Tehnis Polda Sulselbar Bagian Reskrim Kasat I AKBP Heri Tri Maryadi. “Jadi, kami telah meminta kesediaan beliau (Kasat I) untuk ikut serta dalam penyelidikan ini,” ujarnya Kapolres Soppeng ini, kemarin. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulselbar Irjen Polisi Adang Rochjana pada kunjungannya di Mapolres Soppeng pekan lalu mengaku, telah mengantongi puluhan nama pelaku kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Soppeng.
Jenderal bintang dua ini mengungkapkan bahwa, data-data tentang para pelaku tersebut sudah ada ditangannya dan dalam waktu dekat akan segera diproses. “Data tentang para pelakunya sudah ada di saya,dalam kesempatan yang tidak lama lagi para pelaku akan kami panggil,” bebernya kepada sejumlah wartawan sesaat sebelum meninggalkan Mapolres Soppeng,belum lama ini. Menurutnya, kalau dalam panggilan pertama memenuhi panggilan maka hal itu merupakan hal bagus, dan jika tidak bisa datang maka akan dilakukan pemanggilan kedua.
“Kalau panggilan pertama datang bagus, kita periksa karna belum tentu bersalah, tapi panggilan pertama tidak datang,akan dilakukan panggilan kedua, kalau masih tidak datang, kita akan jemput,” tegas Adang. Dalam penyelidikan tersebut katanya, tetap dilakukan oleh pihak Polres Soppeng namun tetap bekerjasama dan diback-up oleh Polda.“Kecuali orang-orang yang harus mendapatkan ijin,harus melalui Polda ijinnya,”kata Kapolda.
Kendati telah menurunkan timnya untuk melakukan penyelidikan, namun pihaknya enggan membeberkan berapa tim yang diterjunkan.“ Tim dari polda sudah turun, tapi silent dan rahasia,” pungkasnya.
sumber : seputar-indonesia.com
Minggu, 04 Juli 2010
7 Juli, KPU Soppeng Tetapkan Pemenang Pemilukada
Ketua KPU Soppeng, Sulhan mengungkapkan bahwa rekapitulasi suara tingkat PPK Pilkada Soppeng akan dilakukan mulai Senin (5/7) besok hingga 7 Juli 2010. Hal tersebut diungkapkan Sulhan, Minggu (4/7). “Insya Allah 5-7 Juli 2010 rekapitulasi sekaligus penetapan hasil pilkada,” katanya.
Artinya, penetapan pasangan mana yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan pada 7 Juli 2010 nanti. Pilkada Soppeng diikuti oleh tujuh pasangan calon. Tahapan pilkada Soppeng sempat tertunda karena adanya insiden pembakaran kantor KPU Soppeng dan dua kantor kecamatan sehingga 93 kotak suara terbakar.
Sebelumnya Sulhan didampingi dua anggota yaitu Amrayadi, dan Marwis hadir di gedung DPRD Soppeng, Jumat (2/7) lalu. Kehadiran ketiganya tersebut adalah untuk memberikan klarifikasi terkait laporan adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Soppeng.
Selain melakukan klarifikasi, pertemuan tersebut juga merupakan kordinasi dan konsultasi terkait tudingan tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari lima tim cabup-cawabup peserta Pilkada Soppeng. Mereka mengaku menemukan indiskasi kecurangan. Salah satunya yang mengemuka adalah soal kotak suara yang tidak tersegel.
Sulhan menjelaskan bahwa, pihaknya menerima segala masukan terkait proses pilkada. Terkait dengan adanya indikasi kecurangan misalnya kotak suara yang tidak tersegel dan surat suara yang tidak tercoblos, Sulhan menegaskan dapat menjamin bahwa kotak suara dan surat suara yang didistribusikan dari kabupaten hingga ke desa dan kecamatan sudah tertanda dengan baik.
“Segala dugaan pelanggaran maupun dugaan kecurangan, silahkan laporkan sesuai dengan prosedur dan jalur yang telah ditetapkan,” katanya.
sumber : tribun-timur.com
Artinya, penetapan pasangan mana yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan pada 7 Juli 2010 nanti. Pilkada Soppeng diikuti oleh tujuh pasangan calon. Tahapan pilkada Soppeng sempat tertunda karena adanya insiden pembakaran kantor KPU Soppeng dan dua kantor kecamatan sehingga 93 kotak suara terbakar.
Sebelumnya Sulhan didampingi dua anggota yaitu Amrayadi, dan Marwis hadir di gedung DPRD Soppeng, Jumat (2/7) lalu. Kehadiran ketiganya tersebut adalah untuk memberikan klarifikasi terkait laporan adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Soppeng.
Selain melakukan klarifikasi, pertemuan tersebut juga merupakan kordinasi dan konsultasi terkait tudingan tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari lima tim cabup-cawabup peserta Pilkada Soppeng. Mereka mengaku menemukan indiskasi kecurangan. Salah satunya yang mengemuka adalah soal kotak suara yang tidak tersegel.
Sulhan menjelaskan bahwa, pihaknya menerima segala masukan terkait proses pilkada. Terkait dengan adanya indikasi kecurangan misalnya kotak suara yang tidak tersegel dan surat suara yang tidak tercoblos, Sulhan menegaskan dapat menjamin bahwa kotak suara dan surat suara yang didistribusikan dari kabupaten hingga ke desa dan kecamatan sudah tertanda dengan baik.
“Segala dugaan pelanggaran maupun dugaan kecurangan, silahkan laporkan sesuai dengan prosedur dan jalur yang telah ditetapkan,” katanya.
sumber : tribun-timur.com
Hujan Kembali Mengguyur Soppeng
Sabtu malam, hujan kembali mengguyur Kabupaten Soppeng. Setelah dua hari yang cukup terik, hujan yang turun hingga Ahad pagi ini seolah mementahkan prediksi sebagian orang bahwa musim kemarau telah tiba. Walaupun tidak terlalu keras, namun hujan yang dapat dirasakan di wilayah Takalala - Watansoppeng hingga CabengE ini membuat ketinggian air di sungai-sungai mengalami kenaikan. Namun, hingga berita ini diturunkan, kondisi sungai tidak terlalu membahayakan.
Pagi ini hujan sudah reda, tapi tidak menutup kemungkinan siang ini hujan tidak turun lagi, karena dari pantauan kami, mendung masih menggeayut di atas bumi Soppeng.
Pagi ini hujan sudah reda, tapi tidak menutup kemungkinan siang ini hujan tidak turun lagi, karena dari pantauan kami, mendung masih menggeayut di atas bumi Soppeng.
Sabtu, 03 Juli 2010
KPU Segera Buat Tahapan Pilkada
Ketua KPU Soppeng, Sulhan, mengatakan, tahapan Pilkada Soppeng segera disusun setelah adanya surat dari KPU Pusat yang menyatakan tidak ada pilkada ulang di daerah itu.
Mengenai waktunya, belum dijelaskan secara rinci, namun tahapan yang akan disusun adalah mengenai rekapitulasi atau perhitungan kotak suara dan tahapan yang paling penting yaitu penetapan hasil Pilkada Soppeng.
Tahapan Pilkada Soppeng tertunda karena terjadinya kasus pembakaran yang mengakibatkan hilangnya 93 kotak suara yang berisi surat suara yang akan direkapitulasi tingkat PPK.
"Mengenai kapan waktunya tahapan tersebut disusun, akan kami sampaikan kemudian. Informasi mengenai hal itu tentu juga ditunggu-tunggu masyarakat," katanya.
Sulhan juga meminta agar dugaan pelanggaran pilkada dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng menindaklanjuti aspirasi Front Masyarakat Soppeng, telah membentuk tim pencari fakta (TPF) Pilkada Soppeng.
Tim tersebut telah diturunkan ke lokasi kerusuhan yaitu di kantor KPU Soppeng dan Camat Lalabata, Soppeng, Kamis (1/7).
Tim TPF juga berkunjung ke Panwas Soppeng.
Anggota TPF terbagi dua. Satu tim mengunjungi kantor Camat Lalabata dan satunya lagi mengunjungi kantor Camat Marioriwawo.
Ketua TPF, A Ria Akudran, kepada wartawan mengatakan tim tersebut sedang mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK.
"Data yang diperoleh akan dikumpulkan sebagai bahan temuan. Kita telah turun meninjau lokasi yang terbakar dan mengindentifikasi permasalahan yang ditemukan. Hasil yang didapat akan dilaporkan kepimpinan untuk bahan rekomendasi," katanya.
sumber : tribun-timur.com
Mengenai waktunya, belum dijelaskan secara rinci, namun tahapan yang akan disusun adalah mengenai rekapitulasi atau perhitungan kotak suara dan tahapan yang paling penting yaitu penetapan hasil Pilkada Soppeng.
Tahapan Pilkada Soppeng tertunda karena terjadinya kasus pembakaran yang mengakibatkan hilangnya 93 kotak suara yang berisi surat suara yang akan direkapitulasi tingkat PPK.
"Mengenai kapan waktunya tahapan tersebut disusun, akan kami sampaikan kemudian. Informasi mengenai hal itu tentu juga ditunggu-tunggu masyarakat," katanya.
Sulhan juga meminta agar dugaan pelanggaran pilkada dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng menindaklanjuti aspirasi Front Masyarakat Soppeng, telah membentuk tim pencari fakta (TPF) Pilkada Soppeng.
Tim tersebut telah diturunkan ke lokasi kerusuhan yaitu di kantor KPU Soppeng dan Camat Lalabata, Soppeng, Kamis (1/7).
Tim TPF juga berkunjung ke Panwas Soppeng.
Anggota TPF terbagi dua. Satu tim mengunjungi kantor Camat Lalabata dan satunya lagi mengunjungi kantor Camat Marioriwawo.
Ketua TPF, A Ria Akudran, kepada wartawan mengatakan tim tersebut sedang mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK.
"Data yang diperoleh akan dikumpulkan sebagai bahan temuan. Kita telah turun meninjau lokasi yang terbakar dan mengindentifikasi permasalahan yang ditemukan. Hasil yang didapat akan dilaporkan kepimpinan untuk bahan rekomendasi," katanya.
sumber : tribun-timur.com
Jumat, 02 Juli 2010
KPU Gunakan Formulir C1
KPU Tator dan Soppeng akan menggunakan formulir C1 atau hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan rekapitulasi suara Pilkada 2010 di tingkat kecamatan.
Langkah ini diambil setelah terjadi peristiwa pembakaran ribuan surat suara dan kantor KPU Tator dan Soppeng oleh beberapa kelompok massa beberapa sesaat setelah pemungutan suara Pilkada digelar. Selain itu, KPU Pusat menolak pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Soppeng dan Tana Toraja (Tator).
Penolakan tersebut dituangkan dalam surat edaran yang ditandangani Ketua KPU Pusat Prof. Dr. H Abdul Hafidz Ansyori yang dilayangkan ke KPU Sulsel. Isi surat tersebut yakni, penyelenggara tetap melanjutkan tahapan Pilkada dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menggunakan dokumen formulir C1 yang berisi penghitungan suara ditingkat TPS.
Formulir tersebut terdiri dari beberapa rangkap yang masing-masing dipegang Panwaslu, KPPS, PPS, saksi pasangan calon, dan KPU. “Kami sudah melakukan koordinasi dan menceritakan kronologis kejadian di Tator dan Soppeng.Surat dariKPU Pusat mengatakan, jikadokumen dalam kotak suara sudah terbakar makadapat menggunakanformulir C1.Nah, ini lah yang menjadi dasar dalam melakukan rekap ditingkat kecamatan,” jelas Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas,kemarin.
Sementara itu,Ketua KPU Soppeng Sulhan mengakui pihaknya sudah menyiapkan dokumen yakni formulir C1 untuk dijadikan dasar dalam melakukan penghitungan suara di dua kecamatan.Diketahui, KPU Soppeng sempat menunda tahapan lantaran insiden pembakaran dua kantor kecamatan (PPK) dan KPU. Dua kantor kecamatan tersebutyakniLalabatadanMarioriwawo.
Surat suara Pilkada Soppeng di dua kecamatan Lalabata dan Marioriwawo dinyatakan ludes terbakar. Terkait rekomendasi DPRD Toraja yang menolak hasil pilkada, Ketua KPUSulselJayadiNasme- ngaku memahami reaksi tersebut.Namun, pihaknya berharap langkah tersebutbukansebagaibentukintervensi terhadap penyelenggara maupun tahapan pilkada yang sudah berlangsung sesuai mekanisme.Menurut Jayadi,dalam peraturan perundang- undangan sangat jelas tugas dan wewenang KPU serta posisi pemerintah dan legislatif.
sumber : seputarindonesia.com
Langkah ini diambil setelah terjadi peristiwa pembakaran ribuan surat suara dan kantor KPU Tator dan Soppeng oleh beberapa kelompok massa beberapa sesaat setelah pemungutan suara Pilkada digelar. Selain itu, KPU Pusat menolak pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Soppeng dan Tana Toraja (Tator).
Penolakan tersebut dituangkan dalam surat edaran yang ditandangani Ketua KPU Pusat Prof. Dr. H Abdul Hafidz Ansyori yang dilayangkan ke KPU Sulsel. Isi surat tersebut yakni, penyelenggara tetap melanjutkan tahapan Pilkada dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menggunakan dokumen formulir C1 yang berisi penghitungan suara ditingkat TPS.
Formulir tersebut terdiri dari beberapa rangkap yang masing-masing dipegang Panwaslu, KPPS, PPS, saksi pasangan calon, dan KPU. “Kami sudah melakukan koordinasi dan menceritakan kronologis kejadian di Tator dan Soppeng.Surat dariKPU Pusat mengatakan, jikadokumen dalam kotak suara sudah terbakar makadapat menggunakanformulir C1.Nah, ini lah yang menjadi dasar dalam melakukan rekap ditingkat kecamatan,” jelas Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas,kemarin.
Sementara itu,Ketua KPU Soppeng Sulhan mengakui pihaknya sudah menyiapkan dokumen yakni formulir C1 untuk dijadikan dasar dalam melakukan penghitungan suara di dua kecamatan.Diketahui, KPU Soppeng sempat menunda tahapan lantaran insiden pembakaran dua kantor kecamatan (PPK) dan KPU. Dua kantor kecamatan tersebutyakniLalabatadanMarioriwawo.
Surat suara Pilkada Soppeng di dua kecamatan Lalabata dan Marioriwawo dinyatakan ludes terbakar. Terkait rekomendasi DPRD Toraja yang menolak hasil pilkada, Ketua KPUSulselJayadiNasme- ngaku memahami reaksi tersebut.Namun, pihaknya berharap langkah tersebutbukansebagaibentukintervensi terhadap penyelenggara maupun tahapan pilkada yang sudah berlangsung sesuai mekanisme.Menurut Jayadi,dalam peraturan perundang- undangan sangat jelas tugas dan wewenang KPU serta posisi pemerintah dan legislatif.
sumber : seputarindonesia.com
Kamis, 01 Juli 2010
Kapolda Mempertemukan Tim Kandidat
Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Adang Rochjana, mulai mengambil langkah rekonsiliasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung pada pilkada Soppeng 23 Juni lalu. Ada mempertemukan mereka melalui tim pemenangannya di Mapolres Soppeng, Rabu (30/6).
Pertemuan Kapolda dengan perwakilan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Soppeng ini juga melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dan unsur muspida. Pertemuan pascakerusuhan usai pilkada Soppeng 23 Juni lalu ini berlangsung tertutup. Hanya orang memiliki undangan yang bisa masuk.
Usai pertemuan, Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Adang Rochjana, menjelaskan, pihaknya hanya mempertemukan dan mendengar berbagai masukan dari beberapa pihak tentang kondisi daerah Soppeng saat ini. Setelah itu mereka menyimpulkan bahwa Soppeng tetap dalam situasi kondussif.
Ketika ditanya soal kelanjutan tahapan pilkada, Kapolda menjelaskan, bahwa itu merupakan kewenangan KPU. Polisi, menurut dia, hanya akan memberikan pengamanan pada setiap langkah yang dilakukan oleh KPU. "Sejak awal kami sudah menambah pasukan pengamanan," katanya.
Terkait kasus pembakaran kantor KPU dan kantor Camat, Kapolda mengaku, sedang dilakukan penyelidikan oleh Polres Soppeng yang diback up Polda Sulselbar. "Kita sedang mengidentifikasi pelaku pembakaran. Dalam waktu dekat kita akan memanggil beberapa orang," katanya.
sumber : beritakotamakassar.com
Pertemuan Kapolda dengan perwakilan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Soppeng ini juga melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dan unsur muspida. Pertemuan pascakerusuhan usai pilkada Soppeng 23 Juni lalu ini berlangsung tertutup. Hanya orang memiliki undangan yang bisa masuk.
Usai pertemuan, Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Adang Rochjana, menjelaskan, pihaknya hanya mempertemukan dan mendengar berbagai masukan dari beberapa pihak tentang kondisi daerah Soppeng saat ini. Setelah itu mereka menyimpulkan bahwa Soppeng tetap dalam situasi kondussif.
Ketika ditanya soal kelanjutan tahapan pilkada, Kapolda menjelaskan, bahwa itu merupakan kewenangan KPU. Polisi, menurut dia, hanya akan memberikan pengamanan pada setiap langkah yang dilakukan oleh KPU. "Sejak awal kami sudah menambah pasukan pengamanan," katanya.
Terkait kasus pembakaran kantor KPU dan kantor Camat, Kapolda mengaku, sedang dilakukan penyelidikan oleh Polres Soppeng yang diback up Polda Sulselbar. "Kita sedang mengidentifikasi pelaku pembakaran. Dalam waktu dekat kita akan memanggil beberapa orang," katanya.
sumber : beritakotamakassar.com
Soppeng dan Toraja Tunda Penetapan Bupati
Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak di 10 kabupaten telah terlaksana, 23 Juni lalu. Sesuai jadwal, mulai Kamis (1/7) hingga Jumat (2/7) KPU menetapkan bupati terpilih. Hanya saja, Tana Toraja dan Soppeng ditunda, akibat terjadi konflik antarpendukung. Sedangkan Bulukumba dan Luwu Utara dilakukan Pemilukada putaran kedua.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas dihubungi malam tadi mengemukakan, dua dari sepuluh kabupaten penyelenggara Pemilukada, Tana Toraja dan Soppeng ditunda penetapan bupati terpilih.
Alasannya, di kedua kabupaten tersebut masih terjadi gesekan antarpendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di Tana Toraja misalnya, terjadi konflik hingga menyebabkan tiga orang meninggal.
Jayadi Nas mengaku, pilihan untuk penundaan penetapan bupati terpilih sangat dimungkinkan. Karena itu, tahapan Pemilukada pun bergeser. "Setelah kami melakukan konsultasi dengan KPU pusat, maka diperoleh keterangan untuk menunda penetapan bupati terpilih baik di Soppeng maupun di Tana Toraja," paparnya.
Menjawab pertanyaan sampai kapan penundaan penetapan tersebut, Jayadi Nas yang juga akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) itu menyebutkan, pihaknya belum bisa memastikan. Yang pasti, sampai ada jaminan keamanan dari aparat kepolisian.
"Saat ini KPU Calm Down dulu, sebab suasana di kedua kabupaten tersebut tidak normal, karena terjadi adu fisik. Jika sudah ada jaminan keamanan, tentunya KPU akan melaksanakan tahapan Pemilukada yang tertunda tersebut. Atas petunjuk KPU pusat, kami telah melakukan revisi tahapan Pemilukada," urainya.
Pernyataan senada dikemukakan anggota KPU Sulsel, Nusra Azis. Dia menambahkan, sesuai tahapan Pemilukada, penetapan bupati terpilih mulai Kamis (1/7) hingga Jumat besok. Hanya saja, Maros telah menetapkan duluan, yakni Selasa (29/6).
"KPU yang akan menetapkan bupati terpilih tanggal 1 Juli adalah Barru, Luwu Timur, dan Pangkep. Sedangkan Gowa dan Selayar tanggal 2 Juli. Soppeng dan Tana Toraja ditunda," ujar Nusra Azis.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Pro Rakyat, Jhoni Paulus SH yang bertindak atas nama pasangan calon bupati dan wakil bupati Viktor Datuan Batara-Rosina Palloan, Cosmos Sampe Birani-Daniel Tonglo, Nicodemus Biringkanae-Kendek Rante, serta Yunus Kadir-Yansen Tangketasik menyambut baik ditundanya tahapan Pemilukada di Tana Toraja.
"Kami menyambut baik penundaan tersebut, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tahapan Pemilukada boleh jalan, yang penting seluruh kecurangan diselesaikan secara hukum," tegasnya.
Akui kemenangan
Penetapan bupati terpilih di Pangkep hari ini dikabarkan berjalan mulus. Bahkan, para pasangan calon sudah mengatakan selamat kepada bupati terpilih Syamsuddin A Hamid dan Abd rahman Asseggaf. Pasangan yang diusung koalisi Partai Golkar, PKB, Kedaulatan, RepublikaN, PBB, PSI, PDS, serta PPDI meraih 60.877 suara atau setara dengan 35,52 %.
Peraih suara terbanyak ketiga Baso Amirullah-Kemal Burhanuddin sudah mengakui kemenangan pasangan bertagline Sahabat Rakyat tersebut. Peraih 43.244 suara atau setara dengan 25,23% tersebut dikabarkan akan mengikuti acara penetapan bupati terpilih oleh KPU Pangkep, Kamis pagi ini.
sumber : ujungpandangekspres.com
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas dihubungi malam tadi mengemukakan, dua dari sepuluh kabupaten penyelenggara Pemilukada, Tana Toraja dan Soppeng ditunda penetapan bupati terpilih.
Alasannya, di kedua kabupaten tersebut masih terjadi gesekan antarpendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di Tana Toraja misalnya, terjadi konflik hingga menyebabkan tiga orang meninggal.
Jayadi Nas mengaku, pilihan untuk penundaan penetapan bupati terpilih sangat dimungkinkan. Karena itu, tahapan Pemilukada pun bergeser. "Setelah kami melakukan konsultasi dengan KPU pusat, maka diperoleh keterangan untuk menunda penetapan bupati terpilih baik di Soppeng maupun di Tana Toraja," paparnya.
Menjawab pertanyaan sampai kapan penundaan penetapan tersebut, Jayadi Nas yang juga akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) itu menyebutkan, pihaknya belum bisa memastikan. Yang pasti, sampai ada jaminan keamanan dari aparat kepolisian.
"Saat ini KPU Calm Down dulu, sebab suasana di kedua kabupaten tersebut tidak normal, karena terjadi adu fisik. Jika sudah ada jaminan keamanan, tentunya KPU akan melaksanakan tahapan Pemilukada yang tertunda tersebut. Atas petunjuk KPU pusat, kami telah melakukan revisi tahapan Pemilukada," urainya.
Pernyataan senada dikemukakan anggota KPU Sulsel, Nusra Azis. Dia menambahkan, sesuai tahapan Pemilukada, penetapan bupati terpilih mulai Kamis (1/7) hingga Jumat besok. Hanya saja, Maros telah menetapkan duluan, yakni Selasa (29/6).
"KPU yang akan menetapkan bupati terpilih tanggal 1 Juli adalah Barru, Luwu Timur, dan Pangkep. Sedangkan Gowa dan Selayar tanggal 2 Juli. Soppeng dan Tana Toraja ditunda," ujar Nusra Azis.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Pro Rakyat, Jhoni Paulus SH yang bertindak atas nama pasangan calon bupati dan wakil bupati Viktor Datuan Batara-Rosina Palloan, Cosmos Sampe Birani-Daniel Tonglo, Nicodemus Biringkanae-Kendek Rante, serta Yunus Kadir-Yansen Tangketasik menyambut baik ditundanya tahapan Pemilukada di Tana Toraja.
"Kami menyambut baik penundaan tersebut, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tahapan Pemilukada boleh jalan, yang penting seluruh kecurangan diselesaikan secara hukum," tegasnya.
Akui kemenangan
Penetapan bupati terpilih di Pangkep hari ini dikabarkan berjalan mulus. Bahkan, para pasangan calon sudah mengatakan selamat kepada bupati terpilih Syamsuddin A Hamid dan Abd rahman Asseggaf. Pasangan yang diusung koalisi Partai Golkar, PKB, Kedaulatan, RepublikaN, PBB, PSI, PDS, serta PPDI meraih 60.877 suara atau setara dengan 35,52 %.
Peraih suara terbanyak ketiga Baso Amirullah-Kemal Burhanuddin sudah mengakui kemenangan pasangan bertagline Sahabat Rakyat tersebut. Peraih 43.244 suara atau setara dengan 25,23% tersebut dikabarkan akan mengikuti acara penetapan bupati terpilih oleh KPU Pangkep, Kamis pagi ini.
sumber : ujungpandangekspres.com
Langganan:
Postingan (Atom)