UIM dan PP Yasrib Soppeng Gelar Seminar Internasional

Universitas Islam Makassar (UIM) bekerjasama dengan pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng, menggelar seminar Internasional tentang Pendidikan Dasar islami dan Globalisasi Iislamic Base Education and Globalization) di ruang pola kantor Bupati, Minggu 25 Maret 2012.
Wakil Menteri Agama RI, Prof Dr Nazaruddin Umar dalam sambutannya sesaat sebelum membuka seminar menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada penggagas seminar yang menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian terhadap peningkatan pembangunan di bidang pendidikan khususnya pendidikan dasar.

SPBU Dijaga Ketat 12 Polisi dan 2 TNI

Rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) April mendatang, mendapat perhatian khusus dari aparat kepolisian dan TNI Angkatan Darat di Kabupaten Soppeng.
Aparat pengamanan dan pertahanan keamanan ini diturunkan melakukan pengawasan pada setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Soppeng. Setiap SPBU diawasi 12 polisi plus dua anggota TNI.
Kapolres Soppeng, AKPB Rickynaldo Chairul mengatakan, pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya penimbunan BBM.

Pemprov Bantu Soppeng Rp6,6 Miliar

Masyarakat Kabupaten Soppeng mendapat kado istimewa pada puncak peringatan hari jadi Soppeng ke-751, Senin, 26 Maret. Pada hari itu, Pemprov Sulsel menyerahkan bantuan sebesar Rp6,6 miliar.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Bantuan tersebut di antaranya bansos optimalisasi lahan bagi 30 kelompok sebesar Rp2,250 miliar, bansos PUAD Rp100 juta, peralatan panen dan pasca panen Rp130 juta, dan perbaikan jaringan irigasi bagi 44 kelompok senilai Rp1,5 miliar.

Legislator Temukan Proyek Asal Jadi

Anggota DPRD Soppeng, A Takdir Akbar Singke menyoroti proyek di Kelurahan Appanang, Liliriaja. Proyek tersebut terdiri dua paket, yakni pekerjaan jalan tani Launga dan pekerjaan drainase Jalan Lagongo.
A Takdir, Selasa, 13 Maret mengatakan, pekerjaan proyek kurang memuaskan. Selain bermutu jelek, pekerjaan proyek tak jelas asal usulnya. Sebab pekerjaannya tidak dilengkapi papan proyek sehingga tidak jelas kegiatan dan sumber dananya. Menurutnya, kegiatan serupa tidak hanya didapat di Kelurahan Appanang. Sejumlah proyek lain juga tidak dilengkapi papan proyek.

Soetomo Minta Kepala SKPD Mundur Jika Tidak Maksimal Jalankan Tugas

Bupati Soppeng, HA Soetomo menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kinerja. Terutama bagi pimpinan SKPD dan pejabat eselon lainnya.
Hal tersebut ditegaskan Soetomo, saat paripurna di kantor DPRD Soppeng, baru-baru ini. Bahkan Soetomo menyampaikan jika ada pimpinan SKPD yang memang tidak mampu berbuat maksimal agar angkat tangan. Dia siap melakukan pergantian pejabat jika ada mundur dari jabatannya.

"Bagi pimpinan SKPD yang memang tak sanggup lagi mengemban amanah silakan angkat tangan. Saya akan tetap mengevaluasi kinerja Anda," tegasnya.
Penegasan itu disampaikan Soetomo terkait adanya beberapa rekomendasi dari DPRD Soppeng terkait roda pemerintahan di Soppeng. Di antaranya penuntasan wajib belajar sembilan tahun, peningkatan kinerja petugas kesehatan, dan perbaikan pengelolaan dana stimulan yang didapatkan Soppeng.
"Rekomendasi dari dewan harus menjadi perhatian bersama. Itu semua demi kemajuan Soppeng," katanya.
Apalagi, lanjut Soetomo, seluruh pimpinan SKPD sudah menandatangani pakta integritas. Sehingga kinerja pejabat harus semakin ditingkat agar tidak hanya ikut-ikutan melakukan penandatanganan tanpa berbuat sesuai maknanya.
Selain itu, Soetomo juga mengimbau pengelola retribusi pendapatan asli daerah (PAD) agar melakukan pengawasan yang ketat. Agar tingkat kebocoran pemasukan PAD dapat diminimalisasi.
(fajar.co.id)

Flu Burung Kembali Mewabah

Flu burung (avian influenza) kembali menyerang sentra peternakan di Kabupaten Soppeng. Ratusan ternak ayam milik warga dilaporkan mati secara mendadak.
Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) Dinas Peternakan dan Perikanan Soppeng, drh Hartono menuturkan, serangan flu burung kembali terjadi di Labokong, Kecamatan Donri-donri dan kampung Lalange, Kecamatan Marioriwawo. Menurutnya, ayam yang mati mendadak sesuai laporan yang diterima pihaknya sudah mencapai seribuan.

Khusus di Kampung Labokong flu burung menyerang ayam pedaging. Sedang di Lalange menyerang ayam petelur."Jumlah tersebut belum termasuk ternak warga yang mati namun tidak dilaporkan. Ayam yang mati di Labokong dan Lalange positif flu burung," kata Hartono, Selasa 28 Februari. Hartono menjelaskan, kejadian Soppeng ini sudah kategori sporadis flu burung. Artinya, penyebaran flu burung tidak hanya pada suatu sentra tertentu, tapi sudah hampir terjadi diseluruh wilayah kecamatan. Hartono mengungkap, merebaknya kembali kasus flu burung ini membuat dinas terkait terus meningkatkan kewaspadaan. Termasuk menyiapkan desinfektan untuk penyemprotan kandang peternakan warga. Untuk itu, Hartono meminta warga agar tidak membuang ayam yang mati disembarang tempat. Tapi harus dibakar dan dikubur agar penyebarannya tidak meluas."Peternakan harus menerapkan bio security ketat di kandang.Agar penyebaran penyakit bisa dimanimalisir," tegas Hartono.
(parepos.co.id)

Pemkab Hapus Dana Bansos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng mengalokasikan anggaran hibah di RAPBD 2012 sebesar Rp 2,640 miliar. Sedang bantuan sosial (bansos) tahun ini tidak dianggarkan pemkab.

Kasi Penyusunan APBD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng, A Pilham Mauri SE AK mengatakan, besaran anggaran yang dialokasikan tersebut berdasarkan proposal yang diterima dari lembaga, LSM, organisasi masyarakat lainya atau kelompok yang meminta bantuan dana hibah. Khususnya kata Pilham yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian bansos dan hibah yang bersumber dari APBD. "Jadi bagi lembaga, LSM, organisasi masyarakat atau pun kelompok yang tidak mengajukan proposal rencana kegiatan yang dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan, maka tidak akan diberikan bantuan hibah. Termasuk yang memasukkan proposal, tapi dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan,"kata Pilham dikantornya, pekan lalu.Menurut Pilham, lembaga dan organisasi masyarakat yang mengajukan proposal bantuan dana hibah ke pihak pemkab tahun ini mencapai 100 lebih. Namun setelah diteliti ternyata yang menuhi persyaratan hanya 26 lembaga.Karena itu, lanjut Pilham, sudah dapat dipastikan yang akan mendapatkan bantuan hibah tahun 2012 hanya 26 lembaga dan organisasi masyarakat tersebut. Dengan anggaran yang diusulkan pada APBD sebesar Rp2,640 miliar. "Namun jumlah itu belum dapat dipastikan, karena masih bisa berkurang atau bertambah. Tergantung dari perkembangan pembasan RAPBD yang saat ini tengah berlangsung dan keputusan akhir bersama pihak DPRD,"ujarnya. Pilham menjelaskan, khusus bansos tidak dialokasikan anggaran di RAPBD, karena sampai batas waktu pengajuan rencana kegiatan (proposal) tidak ada lembaga, LSM dan organisasi masyarakat lainnya yang memasukan permohonan.
(parepos.co.id)

Pengadaan Damkar Diusul Rp 1,5 Miliar

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Soppeng memprogramkan pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) tahun 2012.

Anggaran yang diusulkan dalam RAPBD sekira Rp 1,5 miliar. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Soppeng, Idris mengatakan, pengadaan damkar sangat mendesak dilakukan tahun ini. Sebab menurutnya, damkar yang digunakan selama ini hanya lima unit. Empat diantaranya sudah berumur tua, dan satu berstatus pinjam pakai."Rata-rata damkar sudah berumur tua. Sehingga perlu penambahan armada baru,” kata Idris pada rapat lanjutan pembahasan RAPBD 2012 yang berlangsung hingga pukul 03.00 dini hari di ruang sidang DPRD Soppeng, Selasa 28 Februari. Menurut Idris, idealnya mobil damkar harus disiagakan diempat zona dalam wilayah Soppeng. Sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran, maka petugas damkar bisa lebih cepat sampai ke lokasi kejadian.Selain mengusulkan anggaran untuk pengadaan mobil damkar, Idris berharap uang makan anggota Satpol yang piket dapat ditingkat tahun ini. Alasannya, anggota satpol selama ini hanya mendapatkan uang makan Rp 20.000 sekali jaga. "Sesuai aspirasi yang disampaikan anggota satpol PP agar tahun ini ada kenaikan uang makan. Kenaikan yang harapkan hanya Rp5.000 dari Rp 20.000 naik menjadi Rp 25 000, " tambah Idris. Anggota DPRD Soppeng, Syaruddin M Adam menilai usulan tersebut rasional. Namun demikian, legislator partai Golkar ini berharap kenaikan uang makan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kerja yang maksimal.