Upeks.co.id - Soppeng peraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
dari BPK berbanding terbalik Jakarta yang memiliki 80 tunggakan kasus. Pasalnya
Soppeng yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya minim, juga miliki tunggakan 220
kasus. Itu terungkap beberapa fraksi saat rapat paripurna Ranperda
Pertanggungjawaban Bupati Soppeng TA 2013 di DPRD Soppeng belum lama ini.
Abd.
Salam Jalle, juru bicara Fraksi PDIP memandang potret APBD tahun sebelumnya tak
jauh beda.
Pelanggaran yang jadi temuan
kembali terulang. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Soppeng, H Aris Muhammadiyah
berharap, sebagai ketua tim tindak lanjut, Soppeng jangan dibanding-bandingkan
DKI. ''Soppeng kasusnya banyak, tapi nilainya kecil. Pokoknya kami janji
menuntaskan, agar bisa meraih WTP,'' ujar Aris. Ketua LSM Garda Bangsa, Rudi
Amir Setta, SE menilai sistem pengendalian keuangan Pemkab Soppeng sangat
lemah.
Akibatnya, untuk meraih WDP
saja kita mesti terseok-seok. Sebelumnya lima fraksi setuju lanjutkan
pembahasan Ranperda LPJ pelaksanaan APBD Soppeng 2013, namun disertai sejumah
catatan. Abd Salam Djale, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Demokrasi Indonesia
Perjuangan menyorot berulangnya tunggakan kasus sesuai pemeriksaan BPK. Mustang
Djide, jubir fraksi PAN sarankan pemkab efisiensi kinerja birokrasi. Sementara
itu Fraksi demokrat melalui jubirnya, Muallim Pabbinru pertanyakan laporan
realisasi anggara dan arus kas keuangan pemkab. Dua fraksi lainnya, Golkar dan
Fraksi Pembaharuan setuju ranperda yang dibahas. Wakil Bupati Soppeng, H Aris
Muhammadia menjelaskan, temuan sudah ditindaklanjuti. (rh/arf).
Sumber : http://www.upeks.co.id/index.php/daerah/item/15745-220-tunggakan-kasus-di-soppeng