Ketua KPU Soppeng, Sulhan, mengatakan, tahapan Pilkada Soppeng segera disusun setelah adanya surat dari KPU Pusat yang menyatakan tidak ada pilkada ulang di daerah itu.
Mengenai waktunya, belum dijelaskan secara rinci, namun tahapan yang akan disusun adalah mengenai rekapitulasi atau perhitungan kotak suara dan tahapan yang paling penting yaitu penetapan hasil Pilkada Soppeng.
Tahapan Pilkada Soppeng tertunda karena terjadinya kasus pembakaran yang mengakibatkan hilangnya 93 kotak suara yang berisi surat suara yang akan direkapitulasi tingkat PPK.
"Mengenai kapan waktunya tahapan tersebut disusun, akan kami sampaikan kemudian. Informasi mengenai hal itu tentu juga ditunggu-tunggu masyarakat," katanya.
Sulhan juga meminta agar dugaan pelanggaran pilkada dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng menindaklanjuti aspirasi Front Masyarakat Soppeng, telah membentuk tim pencari fakta (TPF) Pilkada Soppeng.
Tim tersebut telah diturunkan ke lokasi kerusuhan yaitu di kantor KPU Soppeng dan Camat Lalabata, Soppeng, Kamis (1/7).
Tim TPF juga berkunjung ke Panwas Soppeng.
Anggota TPF terbagi dua. Satu tim mengunjungi kantor Camat Lalabata dan satunya lagi mengunjungi kantor Camat Marioriwawo.
Ketua TPF, A Ria Akudran, kepada wartawan mengatakan tim tersebut sedang mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK.
"Data yang diperoleh akan dikumpulkan sebagai bahan temuan. Kita telah turun meninjau lokasi yang terbakar dan mengindentifikasi permasalahan yang ditemukan. Hasil yang didapat akan dilaporkan kepimpinan untuk bahan rekomendasi," katanya.
sumber : tribun-timur.com
0 Comments