Bansos Kedelai Jerat Kelompok Tani

Upeks.co.id - Melalui APBN 2013, pemerintah kucurkan Rp10,6 Miliar Bantuan Sosial (Bansos) kedelai kepada 63 Kelompok Tani di Kecamatan Marioriawa, Soppeng. Besarnya bantuan sesuai luas lahan yang diajukan Ketua Kelompok Tani setelah melalui proses di instansi berkompeten Rp2.135.000,- per hektar.

Terkait Bansos ini, diduga beberapa oknum dalam pengelololaan tak laksanakan juklak dan diduga memperkaya diri sendiri atau membantu memperkaya orang lain.

Selain itu, ada petani diatasnamakan terima dana, padahal tak menerima atau tidak sesuai yang seharusnya diterima. Akibatnya, semua Ketua Kelompok Tani berurusan Polres Soppeng. Kasat Reskrim Polres Soppeng, AKP Amrin, SH, MH kepada wartawan mengatakan, identitas calon tersangka sudah dikantongi. Tinggal menunggu hasil audit BPKP. Penggiat LSM Sulsel, Ir H A Agussalim Wittiri menyorot pengembalian dana yang diduga telah dikorup melalui rekening bank masing-masing Kelompok Tani.

Pengembalian kerugian keuangan negara dari pelaku tak menghapus pidana, itu sesuai pasal 37 UU No. 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi. Agus menilai, penilep dana bansos kedelai ini terkesan direncanakan. Luas lahan kelompok tani 40 Ha, dalam proposal permohonan ditulis 100 Ha, Artinya, 60 Ha kelebihan dikali Rp2.135.000,- hasilnya Rp 128.100.000,-. ''Bisa dibayangkan, terdapat 63 jumlah kelompok tani yang tercatat menerima bansos tersebut. Inilah yang menggiring Ketua Kelompok Tani ke ranah hukum,'' ujarnya. Dari 63 kelompok tani penerima Bansos, kata Agus, hampir semua ketua kelompok tani melaporkan kegiatannya 100 persen. Padahal faktanya tidaklah demikian. (rh/arf).

Sumber : http://www.upeks.co.id/index.php/daerah/item/16880-bansos-kedelai-jerat-kelompok-tani