Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng menuding pemerintah kabupaten (pemkab), terutama instansi terkait lamban menangani banjir di daerahnya. Terbukti, korban banjir belum mendapatkan bantuan sampai Jumat 6 Agustus.
Padahal banjir di daerah tersebut telah terjadi sejak tiga bulan lalu. Seperti banjir di Amitue Kelurahan Kaca, Marioriawa. Sedikitnya 42 kepala keluarga (KK) sudah tiga bulan terjebak banjir. Bahkan mereka terpaksa menjadikan air hujan sebagai air minum.
Penilaian itu diungkapkan anggota DPRD Soppeng, A Wadeng, Jumat 6 Agustus. Wadeng menilai pemkab kurang tanggap mengantisipasi banjir yang rutin terjadi setiap tahun. Padahal dalam banjir yang melanda Soppeng bagian utara tersebut, terutama Marioriawa membutuhkan kepedulian pemkab.
"Masa banjir sudah merendam beberapa bulan, namun korban belum mendapatkan bantuan.
Seharusnya instansi terkait lebih aktif menangani banjir tersebut," sarannya.Bahkan Wadeng mempertanyakan dana bencana alam yang tiap tahun dianggarkan melalui APBD. Menurut dia, banjir tersebut harus mendapat perhatian serius pemkab.
Di tempat terpisah, Kabid Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Soppeng, M Ismail tak menyangkali tentang belum adanya penyaluran bantuan bagi korban banjir di Amitue. Hal itu diakibatkan keterlambatan laporan pemerintah setempat. Menurut dia, Dinas Sosial bisa menyalurkan bantuan setelah ada laporan.
"Kami sudah turun melakukan pendataan korban banjir di Amitue. Keterlambatan itu disebabkan lambannya laporan pemerintah setempat," kilahnya.
Ismail mengatakan, bantuan yang bisa diberikan hanya berupa beras, air minum, dan makanan cepat saji lainnya. Bantuan itu bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
sumber : fajar.co.id
0 Comments