Gedung kantor gabungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Soppeng yang belum cukup sebulan ditempati kini sebagian telah mengalami kerusakan.
Salah satunya adalah plafon gedung yang tampak sudah mengalami kerusakan parah akibat bocornya beberapa kamar WC yang terdapat di lantai dua dan tiga kantor tersebut.
Akibat bocornya plafon gedung berlantai itu, kini mulai dikeluhkan sejumlah pegawai yang setiap harinya berkantor. Pasalnya, mereka hawatir jika sampai plafon kantor itu runtuh secara tiba-tiba akan menimpa pegawai yang sedang menjalankan aktivitas keseharian. "Akibat bocornya kamar WC yang ada di lantai II dan III, kita pegawai menempati bagian bawah terpaksa setiap harinya mengepel lantai, dan menyediakan ember baskom agar air yang menetes langsung ke lantai," ujar sejumlah pegawai kepada wartawan koran ini, Selasa kemarin. Menurutnya, ember ataupun baskom yang digunakan sebagai tempat penampungan air WC tersebut, juga harus selalu dicek jangan sampai penuh. Karena kalau tidak disiapkan tempat penampungan air, kantor ini pasti kebanjiran air WC. "Jadinya sebagian pegawai yang berkantor di gedung ini, khusus bagian menempati ruangan yang plafonnya bocor mendapat pekerjaan tambahan untuk mengepel lantai setiap harinya. Jika tidak pasti ruangan ini akan becek, kareana air WC terus menetes dari lantai atas," keluh seorang pegawai perempuan diamini sejumlah reken sekantornya. Gedung kantor yang diklaim termegah di Bumi Latemmamala ini ditempat beberapa SKPD di Soppeng. Di antaranya Bappeda, Badan Ketahanan Pangan dan PPL, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, kantor PLH, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kesbang dan Linmas.Pembangunan kantor gabungan SKPD lingkup Pemkab Soppeng menelan anggaran sebesar Rp 21 miliar lebih. Dananya bersumber dari APBD Soppeng dalam dua tahun anggaran yakni 2008 dan 2009. Untuk tahap pertama menghabiskan anggaran sekitar Rp4,9 miliar, tahap kedua dialokasikan anggarkan sekira Rp 16,250 miliar. Ketua LSM Forum Penegak Keadilan Wilayah Indonesia Timur, Andi FAS Rachmat Kami yang dimintai panggapan atas bocornya flapon gedung berlantai itu mengaku sangat menyangkan. Sebab kata dia, gedung itu belum cukup sebulam resmi digunakan atau ditempati tapi sudah banyak bagian yang mengalami kerusakan."Itu artinya bangunan gedung tersebut kurang berkualitas. Padahal anggaran pembangunan tergolong cukup besar sampai Rp 21 miliar lebih. Ini juga membuktikan pihak pemkab kurang memperhatikan mutu pekerjaan pembangunan proyek fisik di daerahnya," pungkas Rachmat. Sumber : parepos.co.id
0 Comments