Rendahnya debit hujan di Soppeng berdampak terhadap areal pertanian petani. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Soppeng, mencatat 1.509 hektare padi kekeringan.
Dampak dari kekeringan tersebut menyebabkan padi tersebut terancam puso alias gagal panen. Bahkan 10 hektare padi petani sudah terkena puso. Koordinator Hama dan Penyakit Tanaman Dinas TPH Soppeng, Hasan Basri mengatakan, kekeringan tersebut berdampak pada tanaman padi. Sebagian dari padi tersebut mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat. "Padi yang kekeringan tersebut terancam puso. Bila tidak segera mendapatkan air, maka bisa dipastikan puso semakin meluas,"kata Hasan Basri, Selasa 7 Februari. Menurut Basri, padi yang kekeringan itu terdapat di empat kecamatan. Masing-masing di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo seluas 106 Ha, Donri-donri 205 hektare (Pising, Donri-donri, Lalabata Riaja dan Tottong), Citta 40 hektare dan Marioriawa 1.158 hektare (Patampanua, Panincong, Tellu Limpoe dan Attang Salo). Dia menambahkan, padi yang terancam puso rata-rata berumur baru tanam. Dan sebagian besar sudah ada yang mau panen.Hasan Basri menambahkan petani hanya bias pasrah dan berharap turun hujan. Sebab debit sumber air memang berkurang."Petani tidak bias berbuat maksimal. Meski memiliki pompa namun tidak bias berbuat maksimal. Sebab sumber air yang memang kurang,”jelas Hasan Basri. (parepos.co.id)
Jumat, 10 Februari 2012
Rabu, 08 Februari 2012
Penetapan APBD Terlambat, Soppeng Dapat Teguran
Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mendapatkan surat teguran dari Pemprov Sulsel. Surat teguran tersebut, merupakan imbas dari keterlambatan penetapan APBD 2012.
Surat Pemprov Sulsel bernomor 555.3/564/BPKD tertanggal 1 Februari ditandatangani Sekprov, HA Muallim. Intinya, meminta Pemkab Soppeng untuk mempercepat penetapan APBD 2012.
Ketua Komisi I DPRD Soppeng, KM Sulaiman, Selasa, 7 Februari membenarkan hal tersebut. Menurutnya, surat tembusan tersebut telah diterimanya. "Surat teguran ini harus menjadi perhatian bersama. Dewan siap melakukan pembahasan secara maraton. Sepanjang dokumen yang diperlukan tersedia," kata KM Sulaeman. (fajar.co.id)
Surat Pemprov Sulsel bernomor 555.3/564/BPKD tertanggal 1 Februari ditandatangani Sekprov, HA Muallim. Intinya, meminta Pemkab Soppeng untuk mempercepat penetapan APBD 2012.
Ketua Komisi I DPRD Soppeng, KM Sulaiman, Selasa, 7 Februari membenarkan hal tersebut. Menurutnya, surat tembusan tersebut telah diterimanya. "Surat teguran ini harus menjadi perhatian bersama. Dewan siap melakukan pembahasan secara maraton. Sepanjang dokumen yang diperlukan tersedia," kata KM Sulaeman. (fajar.co.id)
BKD Belum Pastikan Penerimaan CPNS
Kendati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI telah memberi sinyal akan kembali melakukan perekrutan CPNS tahun ini, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan.
Namun Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng hingga kini belum bisa memastikan melakukan perekrutan pegawai baru (CPNS) tahun ini. Hal itu disebabkan adanya berbagai persyaratan yang ditetapkan pusat harus dipenuhi setiap pemerintah daerah kabupaten/kota baru bisa melakukan seleksi CPNS. Termasuk laporan perhitungan kebutuhan pegawai pada daerah bersangkutan.” Makanya,kita belum bisa memastikan apakah melakukan perekrutan CPNS tahun ini atau bagaimana. Karena kita akan kembali melakukan analisis jabatan dan beban kerja pegawai di daerah ini,” ungkap Kepala BKDD Soppeng, Drs A Khaerul Umur MSi di ruang kerjanya, pekan lalu. Menurut Khaerul Umur, analisis jabatan dan beban kerja ini dilakukan untuk menentukan besaran kebutuhan pegawai. Karena itu, nanti setelah ada hasil analisis jabatan dan beban kerja pegawai baru bisa dipastikan apakan akan dilakukan perekrutan CPNS atau tidak. Meski demikian, Khaerul mengakui sesuai hasil perhitungan jumlah pegawai yang dilakukan sebelumnya berdasarkan Peratauran Menpan Nomor 26 tahun 2011, sebenarnya Soppeng masih kekurangan pegawai. Terutama tenaga guru, kesehatan dan tenaga tehnis pelayanan. Namun, kata Khaerul, hasil perhitungan tersebut kemungkinan akan berubah. Sebab kriteria penilaian yang akan dilakukan bertambah dan lebih diperketat lagi. Antara lain harus ada laporan perhitungan kebutuhan pegawai, uraian jabatan, laporan analisis dan beban kerja, peta jabatan dan lainnya. Yang pasti, pihak BKDD telah menyiapkan stafnya dan beberapa pejabat pemkab Soppeng lainnya untuk memberikan materi pada pelatihan tentang tata cara melakukan melakukan analisis jabatan yang akan digelar nantinya. Pesertanya berasal dari utusan masing-masing SKPD. ”Pemateri ini sebelumnya telah dibekali pengatahuan tentang analisis jabatan ketika diutus mengikuti pelatihan yang dilaksanakan pihak BKN Makassar,” katanya. (parepos.co.id)
Namun Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng hingga kini belum bisa memastikan melakukan perekrutan pegawai baru (CPNS) tahun ini. Hal itu disebabkan adanya berbagai persyaratan yang ditetapkan pusat harus dipenuhi setiap pemerintah daerah kabupaten/kota baru bisa melakukan seleksi CPNS. Termasuk laporan perhitungan kebutuhan pegawai pada daerah bersangkutan.” Makanya,kita belum bisa memastikan apakah melakukan perekrutan CPNS tahun ini atau bagaimana. Karena kita akan kembali melakukan analisis jabatan dan beban kerja pegawai di daerah ini,” ungkap Kepala BKDD Soppeng, Drs A Khaerul Umur MSi di ruang kerjanya, pekan lalu. Menurut Khaerul Umur, analisis jabatan dan beban kerja ini dilakukan untuk menentukan besaran kebutuhan pegawai. Karena itu, nanti setelah ada hasil analisis jabatan dan beban kerja pegawai baru bisa dipastikan apakan akan dilakukan perekrutan CPNS atau tidak. Meski demikian, Khaerul mengakui sesuai hasil perhitungan jumlah pegawai yang dilakukan sebelumnya berdasarkan Peratauran Menpan Nomor 26 tahun 2011, sebenarnya Soppeng masih kekurangan pegawai. Terutama tenaga guru, kesehatan dan tenaga tehnis pelayanan. Namun, kata Khaerul, hasil perhitungan tersebut kemungkinan akan berubah. Sebab kriteria penilaian yang akan dilakukan bertambah dan lebih diperketat lagi. Antara lain harus ada laporan perhitungan kebutuhan pegawai, uraian jabatan, laporan analisis dan beban kerja, peta jabatan dan lainnya. Yang pasti, pihak BKDD telah menyiapkan stafnya dan beberapa pejabat pemkab Soppeng lainnya untuk memberikan materi pada pelatihan tentang tata cara melakukan melakukan analisis jabatan yang akan digelar nantinya. Pesertanya berasal dari utusan masing-masing SKPD. ”Pemateri ini sebelumnya telah dibekali pengatahuan tentang analisis jabatan ketika diutus mengikuti pelatihan yang dilaksanakan pihak BKN Makassar,” katanya. (parepos.co.id)
Warga Kampiri Bakal Nikmati Sarana Air Bersih
Warga Kampiri, Kecamatan Cittta bakal menikmati sarana air bersih (minum) mulai tahun 2012 ini.Itu menyusul rencana pelaksanaan program pembangunan proyek sarana dan prasana air bersih di wilayah itu oleh pihak Pekerjaan Umum (PU) Soppeng.
Kabid Cipta Karya Dinas PU Soppeng, A Muh Iqbal mengatakan, untuk pelaksanaan pembangunan sarana air bersih di Kampiri yang dirancang sepanjang 8 kilometer telah disiapkan (dialokasikan) anggaran sekira Rp Rp773 juta. Anggarannya, bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana pendamping (sharing) APBD Soppeng 10 persen.Menurutnya, untuk merampungkan pembangunan sarana air bersih tersebut hingga 8 kilometer diharapkan adanya suntikan tambahan anggaran dari pusat. “Jadi sebagian pelaksanaan pembangunannya kita mengharapkan bantuan dana dari pusat.Permohonan bantuannya telah diusulkan ke pusat,” ujar Iqbal di kantornya, pekan lalu. Dia menjelaskan, dana yang tersedia sekira Rp773 juta diperkirakan hanya mampu menjangkau pembangunan sarana air bersih sepanjang 5 kilometer. Sehingga kelebihannya sepanjang 3 kilometer mengandalkan akan adanya bantuan dari pusat. Jika program ini terlaksana, lanjut Iqbal, maka kebutuhan air minum warga Kampiri dan sekitarnya bisa sudah dapat teratasi. Sarana dan prasarana air bersih ini nantinya akan menggunakan sumber air Citta.Iqbal menambahkan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini akan menggunakan sistem grafitasi. Artinya, air akan disedot ke bak penampungan dan selanjutnya didistribusikan ke daerah yang lebih rendah. “Sehingga diyakini bisa menjangkau sebagian kampung di Kampiri dan sekitaranya,” kata Iqbal.
Kabid Cipta Karya Dinas PU Soppeng, A Muh Iqbal mengatakan, untuk pelaksanaan pembangunan sarana air bersih di Kampiri yang dirancang sepanjang 8 kilometer telah disiapkan (dialokasikan) anggaran sekira Rp Rp773 juta. Anggarannya, bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana pendamping (sharing) APBD Soppeng 10 persen.Menurutnya, untuk merampungkan pembangunan sarana air bersih tersebut hingga 8 kilometer diharapkan adanya suntikan tambahan anggaran dari pusat. “Jadi sebagian pelaksanaan pembangunannya kita mengharapkan bantuan dana dari pusat.Permohonan bantuannya telah diusulkan ke pusat,” ujar Iqbal di kantornya, pekan lalu. Dia menjelaskan, dana yang tersedia sekira Rp773 juta diperkirakan hanya mampu menjangkau pembangunan sarana air bersih sepanjang 5 kilometer. Sehingga kelebihannya sepanjang 3 kilometer mengandalkan akan adanya bantuan dari pusat. Jika program ini terlaksana, lanjut Iqbal, maka kebutuhan air minum warga Kampiri dan sekitarnya bisa sudah dapat teratasi. Sarana dan prasarana air bersih ini nantinya akan menggunakan sumber air Citta.Iqbal menambahkan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini akan menggunakan sistem grafitasi. Artinya, air akan disedot ke bak penampungan dan selanjutnya didistribusikan ke daerah yang lebih rendah. “Sehingga diyakini bisa menjangkau sebagian kampung di Kampiri dan sekitaranya,” kata Iqbal.
Langganan:
Postingan (Atom)